HUKAMANEWS – Perhelatan demokrasi paling akbar di negeri ini, Pemilu dan Pilpres 2024, tinggal menghitung hari. Namun sayang, di tengah hiruk pikuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2024 yang akan digelar 14 Februari mendatang, sekelompok orang yang menamakan dirinya Petisi 100 justru menjual wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemakzulan di sini artinya ingin melengserkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Lebih dari itu, mereka ingin Pemilu dan Pilpres 2024 digelar tanpa ada Presiden Jokowi.
Berikut ini analisa kritis pakar hukum dan pengamat poltik Dr. Pieter C Zulkifli terkait wacana sekelompok orang yang ingin melakukan pemakzulan sosok Jokowi yang mendapatkan nilai kepuasan publik mencapai 80% dari rakyatnya.
Baca Juga: KPK Diguncang Skandal Pungli Rp 6,4 Miliar Libatkan 93 Pegawai! Dewas KPK Gelar Sidang Hari Ini
Usul pemakzulan Presiden Jokowi bermula dari pertemuan orang-orang yang menamakan diri Petisi 100 dengan Menkopohukam Prof Mahfud MD yang juga merupakan cawapres dari Capres 03, pada Selasa 9 Januari 2024.
Ada 22 tokoh dari Petisi 100 datang ke kantor cawapres nomor urut 3, di antaranya Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto.
Prof Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. "Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu tanpa Pak Jokowi," ujar Mahfud Md, Selasa 9 Januari 2024.
"Mereka menyampaikan, tidak percaya, pemilu ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan," jelas Mahfud.
Inilah yang kemudian yang menimbulkan bau amis. Seorang Menkopolhukam RI, yang merupakan pembantu Presiden, menerima bahkan memfasilitasi pertemuan yang membahas pemakzulan Presiden RI. Walaupun kemudian Mahfud MD menyarankan mereka ke DPR, namun Cawapres Nomor Urut 03 ini juga tak memberikan pernyataan tegas terkait wacana pemakzulan tersebut.
Penulis meyakini, wacana pemakzulan Presiden Jokowi sangat erat kaitannya dengan Pilpres 2024, di mana Jokowi mengisyaratkan mendukung Paslon Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Publik juga sama-sama tahu bahwa jelang Pilpres 2024, hubungan Jokowi dengan Capres Paslon 03 dan partai utama pengusungnya, yakni PDI Perjuangan mulai renggang. Bahkan, secara membabi buta, Presiden Jokowi diserang oleh PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusungnya di Pilpres 2019.
Serangan bernada merendahkan tak hanya datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi juga datang dari elite partai berlambang banteng mocong putih, termasuk oleh capresnya, Ganjar Pranowo. Mereka ingin, rakyat membenci Jokowi.
Artikel Terkait
Pilpres 2024, di Atas Hukum Masih Ada Hukum
Pilpres 2024, Catatan untuk Para Capres-Cawapres: Ojo Lamis, Jangan Dusta, Jangan Sakiti Hati Rakyat Hanya Karena Ingin Berkuasa
Gen Z, Pilpres 2024, dan Politik yang Berkeadaban
Pilpres 2024, Politik Kotor, dan Upaya Pemakzulan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi, antara Opini, Fakta, dan Dukungan Rakyat
Debat Perdana Capres di Pilpres 2024 antara Adab, Adu Gagasan, dan Gimmick Politik
Hilirisasi Jokowi dan Pertempuran Politik Jelang Pilpres 2024
Prabowo Subianto Menjemput Kemenangan Pilpres 2024
Debat Capres untuk Mencari Pemimpin Terbaik, Bukan Memilih Kandidat Berwatak Sengkuni
51 Tahun PDI Perjuangan: Elektabiltas Merosot hingga ‘Kehilangan’ Jokowi, Masihkah Jadi Partai Wong Cilik?