Melawan Nepotisme dan Politik Balas Budi dengan Meritokrasi, Kunci Menuju Indonesia Adil dan Bermartabat

Di tengah nestapa ini, elite politik dan pemerintah yang selalu menjadikan rakyat sebagai jargon, namun berlaku nista di balik layar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme demi meraih kuasa. Suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan uang, menggerogoti kepercayaan rakyat. Ketidakadilan merajalela. 

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme bukanlah penyakit baru di Republik ini. Sejak Orde Baru hingga kini, kasus demi kasus korupsi terus bermunculan, dari pejabat tinggi hingga bawahan. Berbagai lembaga anti-korupsi, seperti KPK, dibentuk, namun budaya KKN yang mengakar kuat membuat pemberantasan korupsi masih menjadi tugas berat. 

Di atas kertas, hukum dan peraturan di Indonesia mengamanatkan penegakan hukum yang adil dan setara. Namun, praktik korupsi dan nepotisme yang mencemari sistem hukum, membuatnya tak efektif dan timpang. Kasus besar korupsi pejabat tinggi seringkali berujung hukuman ringan, bahkan tak tersentuh hukum. Kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum dan pemerintah pun runtuh.

Baca Juga: KPK Periksa Anggota IV BPK Terkait Kasus Uang Pelicin Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan 

Kembali tema meritokrasi dan nepotisme, fenomena penunjukan pejabat tak berkompeten berdasarkan kedekatan politik atau balas budi bagaikan duri dalam daging yang menghambat kemajuan dan mengikis kepercayaan rakyat. Alih-alih mengantarkan bangsa pada kejayaan, praktik kotor ini justru menjerumuskan negara ke jurang kemunduran. Pejabat tak berkompeten, bagaikan nakhoda buta yang memimpin kapal, hanya akan membawa bangsa tersesat dan karam di tengah lautan tantangan. 

Dampaknya kian terasa. Layanan publik tersendat, pembangunan terhambat, dan korupsi merajalela. Rakyat pun menanggung beban, hak-hak mereka terabaikan, dan harapan mereka pupus. 

Lebih ironis lagi, praktik balas budi ini seringkali memicu korupsi. Pejabat yang tak kompeten dan haus keuntungan, memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Alhasil, rakyat tak hanya mendapatkan pelayanan yang buruk, tetapi juga harus menanggung beban korupsi yang menggerogoti keuangan negara.

Baca Juga: Fakta-fakta Menarik Tentang Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar, Jangan Kaget Lihat Fakta Nomor 3! 

Indonesia adil bagaikan negeri khayalan jika praktik ini terus dibiarkan. Jalan menuju cita-cita luhur itu kian terjal dan penuh rintangan. Menumpas praktik penunjukan pejabat tak kompeten membutuhkan komitmen dan tindakan tegas dari semua pihak. 

Masyarakat harus berani menyuarakan kritik dan penolakan terhadap sistem nepotisme dan balas budi. Lembaga pengawas dan penegak hukum juga harus bertindak tegas dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dan korupsi. 

Lebih dari itu, diperlukan reformasi sistem politik dan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem meritokrasi yang mendasarkan penunjukan pejabat pada kompetensi dan profesionalisme harus ditegakkan.

 Baca Juga: Buntut PDN Dibobol, Kemendikbud Minta Pihak Kampus Atur Batas Waktu Pembayaran Hingga Akhir Juli 2024

Kita harus bangkit dan bersatu melawan praktik nepotisme dan politik balas budi. Kita harus berani menyuarakan aspirasi dan menuntut pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Sudah saatnya kita bergerak bersama, bahu membahu, membangun Indonesia adil yang sejahtera dan bermartabat. 

Hanya dengan demikian, bangsa ini dapat terhindar dari jebakan pejabat tak kompeten dan menuju masa depan yang lebih cerah.***