HUKAMANEWS – Menegakkan hukum di Indonesia bagaikan memasukkan benang di lubang jarum. Rumit, penuh tantangan, dan tak jarang menuai frustrasi. Di satu sisi, kita mendambakan keadilan ditegakkan, namun di sisi lain, realita menunjukkan kompleksitas yang membelit sistem peradilan.
Biaya politik yang tinggi dibalut keserakahan elite makin membuat kusut penegakan hukum karena berbagai kepentingan yang melatarbelakangi.
Politikus senior yang juga merupakan doktor ilmu hukum Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., akan mengupas berbagai aspek penegakan hukum di Indonesia, dalam analisisnya berikut ini.
Janji kemakmuran dan pemerataan kerap kali diucapkan oleh elite kita, namun realitanya berbalik: korupsi merajalela dan jabatan hanya dijadikan alat bagi-bagi kekuasaan.
Dalam setiap pidato dan kampanye, mereka bicara tentang pemerataan, peningkatan kesehatan, dan taraf hidup masyarakat. Namun, puluhan tahun berlalu, dari satu rezim ke rezim lainnya, kata-kata ini tetap sekadar slogan yang menghiasi media nasional dan internasional.
Faktanya, hingga hari ini, banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan kesehatan yang terabaikan.
Baca Juga: Alert! Pria 59 Tahun Meninggal Dunia Akibat Flu Burung H5N2, Ini Penjelasan WHO
Tanggung jawab sosial pemerintah, dari tingkat bawah hingga atas, seringkali hanya omong kosong. Apa yang bisa kita banggakan jika para pejabat kita justru semakin gila mencuri dan merampok hak-hak rakyat? Bicara tentang Pancasila dan perintah Konstitusi hanya menjadi hafalan tanpa implementasi.
Pertanyaannya, mengapa korupsi masih merajalela di Indonesia?
Dalam analisa penulis, setidaknya ada tiga hal mendasar yang menyebabkan prilaku korup ini terjadi dan terus terjadi.
Baca Juga: Ketua PSI Batam Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba, Simak Fakta-fakta yang Menggemparkan!
Pertama, sifat serakah. Meskipun alasan ini klise, keserakahan tetap menjadi faktor utama dan bahkan telah lama mengakar. Disparitas antara yang paling kaya dan paling miskin membuka celah bagi mereka yang berada di posisi tertentu untuk mencari cara cepat mendapatkan uang lebih banyak. Ini tidak bisa dibuktikan secara empiris, namun jelas terlihat dalam pola perilaku elite kita.
Kedua, sistem yang cacat. Sistem pemerintahan kita masih memberikan banyak celah bagi korupsi. Bukan individunya yang sepenuhnya salah, tapi sistem yang memungkinkan hal ini terjadi. Sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan dan politik berbiaya tinggi, semuanya memungkinkan korupsi terjadi.
Artikel Terkait
Megawati, Oposisi, Politik Dendam dan Kebencian
Patung Melik Nggendhong Lali, Butet dan Megawati
Elite Toksik dan Badut Politik Pasca Pilpres 2024: Drama Koalisi dan Pragmatisme Kekuasaan
Bekingan Pejabat, Elite Korup, dan Penegakan Hukum yang Lemah
Rakernas V PDI Perjuangan, Kekecewaan Megawati, dan Tantangan Demokrasi
Skandal Elite Korup dan Kutukan Rakyat Jelata, Sebuah Refleksi