HUKAMANEWS – Kata ‘Etik dan Etika’ makin nyaring terdengar akhir-akhir ini. Apa lagi kalau bukan karena kian panasnya suhu jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Pemandangan unik ketika melihat seorang calon wakil presiden sedemikian keras mengkritik kebijakan pemerintah, padahal dia masih aktif menjabat sebagai menteri, bahkan partai pengusungnya merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Sesumbar untuk mundur, tapi hingga tulisan ini dibuat, belum ada kabar resmi terkait pengunduran diri sang menteri. Di sisi lain, dia gencar berbicara soal etika.
Etika dan kepatutan seorang pejabat negara, dalam hal ini menjabat menteri alias pembantu presiden, sekaligus ‘lawan’ pada kontestasi Pilpres 2024 pun menjadi sorotan. Dr. Pieter C Zulkifli, SH., MH., mengkritisinya dalam analisis tajam berikut ini.
Genap 15 hari lagi, pesta demokrasi di negeri ini dimulai. Perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 menjadi agenda lima tahunan paling akbar di negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa ini.
Saat ini di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 November 2023 lalu terdapat dua orang menteri aktif. Menteri tersebut yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Prabowo Subianto sebagai capres dari pasangan calon nomor urut 02 tegas menyatakan akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Sedangkan Mahfud MD, yang merupakan cawapres paslon nomor urut 03, dalam setiap kampanyenya gencar mengkritik kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Ulama Kharismatik Habib Luthfi bin Yahya: Jangan Tanya Saya Nomor Berapa, Jelas dengan Pak Prabowo
Komposisi para capres-cawapres di Pilpres 2024 memang unik, baik ditinjau dari sosok maupun partai pengusungnya.
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan jargon perubahan, diusung oleh Partai Nasdem dan koalisinya.
Kita ketahui bersama, Partai Nasdem sebelumnya adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Di mana saat ini ada beberapa kadernya yang masih menjabat sebagai menteri di sana.
Baca Juga: Tom Lembong Dilaporkan ke Bawaslu, Pelaporan Atas Dugaan Pasal Palsu Terkait UU Pemilu
Pun dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB juga merupakan salah satu partai pendukung pemerintah Jokowi dan menempatkan beberapa kadernya menduduki jabatan menteri, hingga saat ini.