Etika Abal-Abal Para Capres-Cawapres dan Elite Politik Jelang Pilpres 2024

photo author
- Selasa, 30 Januari 2024 | 20:57 WIB
Ilustrasi. Etika capres cawapres kini ramai jadi bahan perdebatan kalngan elite politik bahkan para capres cawapres jelang Pilpres 2024.
Ilustrasi. Etika capres cawapres kini ramai jadi bahan perdebatan kalngan elite politik bahkan para capres cawapres jelang Pilpres 2024.

Adapun pasangan Capres dan Cawapres Nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mempunyai visi dan misi melanjutkan estafet program-program pemerintah yang selama ini telah dan sedang dijalankan pemerintahan Jokowi.

Prabowo yang pada Pilpres 2019 merupakan rival Jokowi, kini justru bisa bergandeng tangan menegaskan satu komitmen membangun negeri. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka, seperti kita ketahui, dia saat ini menjabat sebagai Walikota Solo dan merupakan anak kandung dari Presiden Jokowi.

Baca Juga: Ingin Perjuangkan Nasib Rakyat, Prabowo: TUHAN Selamatkan Saya Berkali-kali, Sekarang Sisa Hidup Saya untuk Rakyat Indonesia!

Sedangkan paslon nomor urut 03, capres Ganjar Pranowo dan cawapres Prof. Mahfud MD diusung oleh PDI Perjuangan dan koalisinya. Partai pemenang Pemilu 2019 ini sesungguhnya adalah pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

PDI Perjuangan memiliki porsi menteri paling banyak di pemerintahan Jokowi. Uniknya, PDI Perjuangan para elite partai banteng moncong putih ini bahkan memposisikan diri lebih galak dari partai oposisi. Mereka kini justru habis-habisan menyerang Jokowi dari segala sisi. Mulai dari sisi kebijakan pemerintahan hingga menyerang kehidupan pribadi Jokowi dan keluarga.

Serangan bertubi-tubi itu terjadi sejak Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju sebagai calon wakil presiden mendamping Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Gibran sebelumnya juga pernah digadang-gadang jadi cawapres dari PDI Perjuangan.

Baca Juga: Tak Suka yang Omon-Omon, Warga Jateng Serukan Pilih Prabowo

Kondisi ini rupanya terbawa hingga ke panggung debat capres dan cawapres resmi yang diselenggarakan KPU yang disaksikan jutaan pasang mata di Indonesia dan bahkan dunia.

Dalam debat pertama dan ketiga, capres dari paslon nomor urut 01, Anies Baswedan, kerap menyerang Prabowo Subianto secara membabi buta. Mulai dari membenturkan kondisi prajurit TNI dengan luasan lahan yang dimiliki Prabowo, hingga memberikan penilaian 11 dari 100 untuk kinerja Prabowo sebagai Menhan.

Keluar dari esensi debat untuk menampilkan visi dan misi yang akan diusung, Anies Baswedan justru seolah ingin mempermalukan capres nomor urut 02 dengan berbagai narasi yang keluar dari kontes debat. Padahal, bila mau menoleh ke belakang, Anies Baswedan mempunyai hutang politik yang cukup besar kepada Prabowo. Saat mencolonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta, misalnya, Prabowo dan partainya memberikan support luar biasa agar Anies bisa duduk di kursi DKI 1.

Baca Juga: Ini Baru Keren Wir! Inovasi Terbaru Robot Pintar Anak Bangsa Ramaikan Kampanye Prabowo-Gibran

Pun dengan Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 dari 10 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin Prabowo. Sebelumnya, capres nomor urut 03 ini menilai kinerja penegakan hukum di rezim Jokowi dengan angka 5. Ganjar mungkin lupa, bahwa bidang hukum merupakan wewenang tugas menkopolhukam, di mana sang menteri kini menjadi wakilnya di kontestasi Pilpres 2024.

Kemudian pada sesi debat keempat, begitu lantang cawapres nomor 03 mengkritik program-program pemerintah, mulai dari food estate hingga penegakan hukum. Mahfud MD, yang masih aktif menjabat sebagai menkopolhukam, menyebut pedang penegakan hukum di era Jokowi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Dia begitu mudahnya menghantam kredibilitas pemerintah, dalam hal ini institusi penegakan hukum yang meliputi TNI-Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman, di mana itu menjadi lingkup tugasnya sebagai Menkopolhukam. Pernyataan Mahfud MD ini tak ubahnya membuang ludah di piring sendiri.

Baca Juga: Tarif Dinamis Kereta Cepat Whoosh Diterapkan 3 Februari 2024, Harga Mulai Rp150 Ribu

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Sukowati Utami JI

Sumber: OPINI

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Membenahi Gagap Nalar Peradilan

Kamis, 4 Desember 2025 | 12:37 WIB

Bandara IMIP dan Hilangnya Kedaulatan Negara

Kamis, 27 November 2025 | 15:06 WIB

Rapuhnya Integritas “Wakil Tuhan di Muka Bumi”

Senin, 27 Oktober 2025 | 10:00 WIB

DPR dan Mutu Rendah Legislasi

Senin, 13 Oktober 2025 | 07:00 WIB

Jalan Terjal Mengembalikan Akal Sehat Kekuasaan

Senin, 6 Oktober 2025 | 12:00 WIB

“Mental Stunting” Pejabat

Sabtu, 13 September 2025 | 09:00 WIB

Keadilan Fiskal dan Martabat Demokrasi

Senin, 8 September 2025 | 11:00 WIB

Menyulam Tenun Kebangsaan, Menjaga Indonesia

Rabu, 3 September 2025 | 22:00 WIB
X