Partai Korup, Benalu Demokrasi, dan Jalan Terjal Penegakan Hukum di Indonesia

Partai politik, bak pesulap ulung, selalu ingin tampil sempurna di atas panggung politik. Namun, di balik tirai ilusi, rakyat merasakan pil pahit pengkhianatan. Sistem yang bobrok, penegak hukum yang lemah, dan penegakan hukum yang amburadul, menjadi lahan subur bagi korupsi untuk terus bersemi.

Baca Juga: Meresahkan! Transaksi Judi Online Tembus Rp 600 Triliun dalam 3 Bulan Pertama 2024 

Plato, filsuf Yunani kuno, mengingatkan, "Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu." 

Pernyataan ini, meski terkesan ekstrem, menjadi cerminan keputusasaan rakyat terhadap sistem yang tak kunjung membaik. 

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Partai Modern yang Pro Rakyat dan Anti Korupsi

Di tengah kegelapan ini, secercah harapan masih ada. Rakyat mendambakan partai politik baru, partai politik modern yang benar-benar pro rakyat dan anti korupsi. Partai yang lahir dari rahim rakyat, bukan dari ambisi politik semata.

Partai ini haruslah dipimpin oleh figur-figur berintegritas, dengan rekam jejak mumpuni dan pengabdian nyata kepada rakyat. Mereka harus berani melawan arus korupsi, menegakkan keadilan, dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. 

Partai ini juga haruslah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Setiap kebijakan dan program harus dibahas secara terbuka dan melibatkan rakyat. Dana publik harus dikelola dengan cermat dan bertanggung jawab, tanpa celah bagi korupsi untuk bercokol. 

Baca Juga: Rekomendasi Smart TV Layar Lebar 4K 55 Inch Terbaik 2024, Spek Canggih, Harga Bersahabat, Ada yang Rp 4 jutaan!

Lebih dari sekadar janji politik, rakyat membutuhkan bukti nyata. Partai ini harus menunjukkan komitmennya melalui aksi nyata, bukan sekadar kata-kata manis di atas podium.

Fajar politik baru harus segera terbit, mengantarkan bangsa ini pada masa depan yang lebih cerah. Masa depan di mana partai politik benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat, bukan alat bagi segelintir elite untuk memperkaya diri. 

Sebagai penutup tulisan ini, mari kita sama-sama meresapi pernyataan seorang anggota Majelis Pidana Mahkamah Agung Belanda, Bernardus Maria Taverne (1874-1994) yang pernah mengatakan,”Beri saya hakim yang baik sehingga dengan undang-undang yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan.” 

Apa yang dikatakan Taverne tersebut adalah bentuk motivasi dan dorongan bagi para hakim untuk tidak terjebak dan terbelenggu oleh sifat hukum tertulis atau undang-undang yang bersifat kaku. Agar hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang.

Baca Juga: Lagi Trending, X Terancam Blokir di Indonesia! Kominfo Gercep Hapus Konten Dewasa, Bye-bye Twitter Lama, Apa Kata Netizen?