Megawati, Oposisi, Politik Dendam dan Kebencian

Tentu saja dalam konteks ini Megawati yang dianggap masih sakit hati atas apa yang disebutnya sebagai penghianatan oleh Jokowi. Bila benar seperti itu maka perseturuan antara Megawati dan Jokowi akan berlangsung lama.

Perseteruan ini seperti mengulang kembali perseteruan antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana selama dua periode pemerintahan SBY, yakni tahun 2004-2009 dan 2009 - 2014, PDIP berada dalam barisan oposisi. Salah satu alasannya karena Megawati merasa dikhianati oleh SBY.

Perseteruan itu bahkan masih berlangsung hingga kini. Lebih dari dua dekade Megawati tidak menjalin komunikasi dengan SBY, padahal keduanya adalah mantan presiden RI.

Baca Juga: 5 Tips Mudah Mengenali Kurma Israel Beredar di Indonesia yang Diharamkan MUI 

Sejarah Pengkhianatan

Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Megawati tercatat sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih rakyat secara demokratis. Oleh sejarah, Megawati juga dicatat sebagai satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Megawati menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur untuk memimpin bangsa Indonesia.

Di sisi lain, selama kepemimpinan Megawati banyak kebijakan kontroversi, alih-alih kemunduran yang dirasakan. Seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang sangat kaya dengan minyak mnetah yakni Nipah, Sipadan, dan Ligitan. Kemudian menjual murah gas alam Blok Tangguh di Papua Barat kepada pemerintah China yang menyebabkan Negara rugi Rp 500 triliun setiap tahunnya.

Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang besar BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Sjamsul Nursalim, seorang taipan konglomerat Indonesia yang termasuk 50 orang terkaya di Indonesia.

Baca Juga: Sudah Tahu Apa Itu Cacar Ular? Yuk Kenali Penyakitnya dan 7 Pantangan Penting Bagi Penderita untuk Pemulihan Optimal! 

Peta Politik Parlemen

Sebagai pentutup tulisan ini, mari kita membaca peta politik dari jumlah perolehan kursi di parlemen. Saat ini, Koalisi Prabowo Gibran di parlemen menguasai 71 persen kursi ditambah dengan dukungan 96 juta lebih suara rakyat yang memilihnya.

Partai koalisi pendukung Prabowo Gibran menguasai 417 kursi dari 580 kursi di parlemen. Sisanya 110 kursi dikuasai oleh PDIP dan 53 kursi dikuasai PKS. Artinya, Prabowo Gibran mempunyai modal politik yang cukup kuat di Senayan.

Dengan fakta ini jelas membuat kondisi politik di tanah air bisa lebih stabil dan produktif. Di sisi lain, Prabowo selalu mengutamakan politik merangkul semua elit politik sehingga bisa bersatu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah bangsa serta menciptakan stabilitas politik dalam menghadapi situasi Global saat ini.

Baca Juga: Status DKI Jakarta Berganti, Warga Wajib Ganti KTP, Kemendagri: Selesai 3 Tahun!