Tapi orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi dan Paslon 02 membuat tafsir sediri. Sehingga kemudian muncul dugaan-dugaan liar dan sengaja digelembungkan demi kepentingan politik tertentu. Karena semua terlihat salah di mata para pembenci, sehingga semua tuduhan dan sumpah serapah masih saja ditujukan kepada Jokowi dan Paslon 02.
Menyitir kalimat bijak dari Muhamad Habibi Selri, “Kamu tidak akan pernah belajar satupun dari yang namanya hidup, selama kamu masih saja berfikir bahwa kamu adalah orang yang selalu benar.”
Untuk diketahui, ketiga ahli hukum tata negara yang dihadirkan sebagai nara sumber dalam Dirty Vote merupakan mantan staf Mahfud MD yang merupakan cawapres paslon 03. Jadi, sebegitunya takut kalah sampai dibikin film dokumenter bernada hasutan seperti ini?
Baca Juga: Bocorkan Exit Pool Hasil Suara Pemilu di Luar Negeri Terancam Pidana Penjara
Sekelompok akademisi harusnya menjadi teladan bagi rakyat, bukan justru menjadi aktor utama untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dengan alasan demi tegaknya etika dan demokrasi.
Sehingga, ketika berbicara tentang pelanggaran etika dan demokrasi, merekalah yang sesungguhnya tidak memahami etika dan demokrasi.
Film yang disebar di hari tenang jelang Pemilu 2024 ini tidak memiliki etika dan tidak menghargai proses demokrasi pemilu yang sedang berjalan. Apalagi para aktornya adalah para dosen yang ahli hukum tata negara yang harusnya paham cara main dan aturan.
Pun dengan cawapres paslon 01, Muhaimin Iskandar, yang me-repost langsung film ini di hari tenang. Ini tak ubahnya kampanye dengan pinjam tangan.
Baca Juga: Menhan Prabowo Bangga, Unhan RI Cetak Sejarah Luluskan 75 Sarjana Kedokteran Militer
Merekalah yang selama ini menjadi penjahat etika demokrasi, terlibat mendramatisir sebuah peristiwa hukum untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar etika dan moral.
Dirty Vote adalah kampanye terselubung saat masa tenang dan merupakan kejahatan demokrasi. Negara tidak boleh kalah dengan segelintir orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan. Negara harus bertindak terhadap siapapun yang ingin menjatuhkan wibawa negara.***