analisis

Pilpres 2024, di Atas Hukum Masih Ada Hukum

Jumat, 17 November 2023 | 07:00 WIB
Pilpres 2024, benarkan diwarnai permainan hukum? Simak analisis politik Dr. Pieter C Zulkifli di sini.

Tingginya kekuasaan bukan untuk menindas rakyat apalagi membuat narasi kebohongan dengan tujuan menghancurkan karakter Presiden RI.

Moralitas, kepantasan dan azas kepatutan harus menjadi pedoman bagi setiap elite politik untuk berprilaku bila tidak ingin disebut sebagai politikus busuk.

Baca Juga: Arti Dissenting Opinion yang Mewarnai Putusan Hakim MK terkait batas Usia Capres dan Cawapres

Namun kenyataannya, menjelang Pilpres 2024, distorsi atas kebebasan dan perilaku elite politik partai berkuasa justru dimanfaatkan untuk menyerang kepala Negara tanpa data dan nilai keadaban. Ini tercermin dengan hoax, hate speech, dan black propaganda yang cenderung negatif melampaui haknya dalam menjaga otonomi diri dan azas kepatutan.

Realita ini berisiko pada retaknya aturan dan kultur berdemokrasi. Ruang publik makin dicemari kepentingan sempit dengan kesan kumuh dan tudak beradab.

Kontestasi hasrat dominatif dan abai terhadap kredibilitas Negara dan hak orang lain, serta ekspresi kebencian pada derajat tertentu dapat disebut sebagai kepentingan berkuasa mendahului nalar. Artinya ragam sikap perilaku politik seperti ini justru merusak nalar dan nilai demokrasi.

Baca Juga: Profil Hakim Suhartoyo: Perjalanan dari Pengadilan Negeri ke Kursi Ketua Mahkamah Konstitusi

Membersihkan ruang publik dari pencemaran yang dimulai dari perilaku politik yang buruk adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Membangun debat publik, dialog, musyawarah, edukasi demokrasi dengan menanamkan ide-ide dan gagasan penghormatan dalam menghargai perbedaan adalah sikap negarawan yang harus diperlihatkan setiap elite politik negeri.

Kegiatan politik yang beradab tidak pernah dinodai dengan merancang kejahatan terhadap siapapun dan tidak membuat sumpah palsu untuk memanipulasi setiap keadaan karena ingin merebut kekuasaan.

Baca Juga: 5 Pernyataan Mengejutkan Anwar Usman Usai Dipecat, Mulai dari Fitnah hingga Tak Mundur sebagai Hakim MK

Nasihat lama yang masih sangat relevan dengan kondisi sekarang: Hari ini dengan kekuasaan Anda dapat menjatuhkan orang lain, suatu hari nanti Anda juga akan jatuh karena perbuatan Anda sebelumnya. Dengan berkuasa Anda bisa menghina dan menghakimi orang lain, suatu hari nanti penghinaan itu juga akan menghampiri kekuasaan yang Anda miliki.

Bersikap dan bertindaklah benar dalam mengemban amanah rakyat. Jangan berpura-pura memperjuangkan kepentingan rakyat padahal kelakuan justru hobi merampok uang rakyat.

Tantangan Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Lantas, apa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia? Seberapa besar kemampuan mengelolah masyarakat generasi Milenial dan Gen Z? Apa agenda strategis yang perlu dirumuskan dan ditempuh?

Halaman:

Tags

Terkini

Membenahi Gagap Nalar Peradilan

Kamis, 4 Desember 2025 | 12:37 WIB

Bandara IMIP dan Hilangnya Kedaulatan Negara

Kamis, 27 November 2025 | 15:06 WIB

Rapuhnya Integritas “Wakil Tuhan di Muka Bumi”

Senin, 27 Oktober 2025 | 10:00 WIB

DPR dan Mutu Rendah Legislasi

Senin, 13 Oktober 2025 | 07:00 WIB

Jalan Terjal Mengembalikan Akal Sehat Kekuasaan

Senin, 6 Oktober 2025 | 12:00 WIB

“Mental Stunting” Pejabat

Sabtu, 13 September 2025 | 09:00 WIB

Keadilan Fiskal dan Martabat Demokrasi

Senin, 8 September 2025 | 11:00 WIB

Menyulam Tenun Kebangsaan, Menjaga Indonesia

Rabu, 3 September 2025 | 22:00 WIB