Harap-Harap Cemas Menanti 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Kebijakan ekonomi yang tepat harus segera ditempuh, termasuk mendorong keberlanjutan industri nasional dan kemandirian pangan. Prabowo-Gibran dituntut untuk memastikan bahwa regulasi-regulasi yang selama ini merugikan industri dalam negeri segera ditinjau ulang dan diubah. 

Sudah menjadi rahasia umum BUMN selama ini masih dan selalu jadi sapi perahan dan menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi orang-orang yang dianggap berjasa dalam pilpres. Padahal, peran BUMN sangat vital, karena bisa menjadi tulang punggung untuk membangun ekonomi negara dan pembangkitkan perekonomian masyarakat. BUMN harus ‘merakyat’ dengan masyarakat dengan inisiatif-inisiatif cerdas untuk memberdayakann rakyat.

Negara-negara seperti Tiongkok telah menunjukkan bagaimana BUMN dapat dioptimalkan untuk mendukung UMKM serta mendorong produk lokal. Di Indonesia, langkah serupa menjadi krusial. BUMN seharusnya menjadi mitra yang memberdayakan masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi UMKM. Pada titik ini, Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan besar untuk mereformasi BUMN dan memaksimalkan potensi UMKM yang selama ini menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.

 Baca Juga: Serius Baca Buku Dibanding Hura Hura di Acara Retreat Kabinet Merah Putih, Aksi Menteri Abdul Mu'ti Tuai Pujian

Apapun tantangannya, masyarakat berharap bahwa dalam 100 hari pertama, Kabinet Merah Putih bisa memperlihatkan arah kepemimpinan yang nyata. Dengan komposisi kabinet yang cukup gemuk, berisi 48 menteri, 56 wakil menteri, ditambah utusan khusus serta kepala badan setingkat kementerian, Kabinet Merah Putih  memiliki beban dan tanggung jawab besar di tengah situasi ekonomi dan politik yang tak menentu. 

Dengan segala tantangan yang ada, rakyat menunggu langkah konkret dari kabinet gemuk Prabowo Gibran untuk menghadirkan solusi bagi persoalan-persoalan mendasar yang telah lama menghantui bangsa ini. 

Sudah sepatutnya Prabowo Gibran bergerak cepat. Sudah terlalu lama Indonesia terjebak dalam birokrasi yang lamban dan regulasi yang tak berpihak. Kini saatnya untuk bertindak nyata demi masa depan bangsa yang lebih baik. Kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan bukan sekadar janji, tetapi harus menjadi komitmen nyata.

Akankah harapan masyarakat terpenuhi? Seratus hari ke depan akan menjadi babak awal yang menentukan perjalanan panjang Kabinet Merah Putih dalam menciptakan perubahan bagi Indonesia Raya.***