Ketika Politik Transaksional Menjadi Alasan Terbentuknya Kabinet Prabowo-Gibran, Bagaimana Potret Indonesia ke Depan?

HUKAMANEWS – Saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan memenangkan kursi Pilpres 2024, banyak yang menantikan bagaimana ia akan membentuk pemerintahan. Kini, kabinet baru pemerintahan Prabowo – Gibran telah diumumkan, dengan komposisi kabinet yang sangat besar. 

Berlimpahnya jumlah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran menimbulkan pertanyaan: apakah kabinet yang lebih besar sangat efektif membawa perubahan signifikan bagi potret Indonesia di mata rakyat dan dunia internasional, atau justru akan menjadi beban baru perjalanan bangsa ini? 

Pengamat Hukum dann politik Dr Pieter C Zuklifli, SH. MH., mengkritisinya dalam catatan analisis politik berikut ini.

*** 

PRESIDEN Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin 21 Oktober 2024. Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ini diklaim sebagai kabinet sanagt besar dan paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi.

Baca Juga: Gedung Lembaga Keuangan Qard al-Hassan di Beirut Dibom Israel, Diduga Ada Kaitan dengan Hizbullah  

Kabinet sangat besar dalam sejarah politik Indonesia sering diasosiasikan karena kebutuhan politis, bukan efisiensi pemerintahan. Koalisi besar yang dibentuk untuk meraih kemenangan dalam pemilu biasanya harus "dibayar" dengan bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai pendukung. Apakah benar ini solusi efektif? Sejarah menunjukkan bahwa kinerja kabinet yang besar bisa memperlambat pengambilan keputusan karena setiap kebijakan harus melewati banyak lapisan kepentingan. 

Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas, bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, mereka berusaha memproyeksikan pemerintahan yang siap membawa Indonesia keluar dari permasalahan kronis seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. 

Beberapa kali  Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan, Indonesia masih menghadapi banyak kebocoran, penyelewengan kekuasaan yang sangat membahayakan generasi mendatang, seperti korupsi, kolusi. Penyelewengan itu terjadi di antara para pejabat politik dan pemerintahan maupun pengusaha nakal dan tidak patriotik.

 Baca Juga: Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tunda Sidang Perdana Permohonan PK Jessica Kumala Wongso

Masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil dari kemerdekaan. Sebagai pemimpin politik, jangan terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira. Padahal kita belum melihat sepenuhnya, tutur Prabowo. 

Sesungguhnya pernyataan Presiden Prabowo ini ditujukan kepada semua pemangku kekuasaan dan elite politik yang selama ini tidak jujur kepada rakyat. Keyakinan Prabowo ingin mengubah potret Indonesia di mata rakyat dan dunia tidak semudah membalik telapak tangan. Memberantas elite-elite rakus dan kelompok pengusaha hitam membutuhkan keberanian, ketegasan, dan kecerdikan mengendalikan serta mengelola masalah yang melibatkan kekuasaan di semua lini. 

Namun, pembentukan kabinet ini terlihat setengah hati. Posisi-posisi strategis yang seharusnya tidak boleh menjadi alat kompromi politik justru diisi oleh figur-figur yang diragukan kredibilitas dan integritasnya. Padahal, jabatan-jabatan strategis semestinya dipegang oleh orang-orang yang berintegritas dan setia kepada bangsa, bukan kepada pengusaha hitam yang selama ini selalu terlibat mendanai politik praktis untuk menghantam kredibilitas pemimpin negara.

 Baca Juga: Usai Pesta Rakyat dalam Rangka Pelantikan Presiden 2024, Warga Sisakan 43,17 Ton Sampah di Seputaran Sudirman Thamrin