Harap-Harap Cemas Menanti 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Di tengah ketidakpastian geopolitik yang memanas, terutama di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus waspada terhadap dampak konflik internasional terhadap kehidupan dalam negeri. Ketergantungan besar pada impor pangan, bahan baku, dan barang strategis lainnya akan menjadi masalah serius jika rantai pasokan internasional terganggu. Situasi ini menuntut perhatian ekstra dari kabinet baru Prabowo-Gibran, mengingat bahwa ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, dan kesehatan, akan menjadi benteng utama Indonesia di tengah krisis global. 

Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang tepat harus segera ditempuh, termasuk mendorong keberlanjutan industri nasional dan kemandirian pangan. Prabowo-Gibran dituntut untuk memastikan bahwa regulasi-regulasi yang selama ini merugikan industri dalam negeri segera ditinjau ulang dan diubah. 

Langkah-langkah ini harus sejalan dengan upaya memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi rakyat. Selain itu, isu yang tak kalah penting adalah kebijakan terkait investasi, di mana keterbukaan terhadap investor asing harus sejalan dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

 Baca Juga: Warganet Temukan Akun Tukang Sayur Milik Hasan Nasbi Lebih Parah dari Fufufafa, Jelekkan dan Hina Prabowo dengan Kata-kata Kasar

Kedua, Peningkatan Lapangan Kerja Melalui UMKM 

Peningkatan lapangan kerja, terutama melalui pengembangan UMKM, harus menjadi fokus utama. Pemerintah diharapkan memberi insentif dan dukungan terhadap sektor ini agar mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat.

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Ketiga, Penguatan Penegakan Hukum 

Masyarakat berharap reformasi hukum menjadi prioritas utama. Penegakan hukum yang lemah mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam institusi negara dan aparat penegak hukum. Menghapus stigma “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” dan “no viral no justice” menjadi pekerjaan besar. 

Penegakan hukum harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau jabatan. Kebutuhan akan keadilan adalah hak dasar yang seharusnya diberikan kepada semua orang, tanpa pandang bulu atau popularitas. 

Masyarakat mendambakan penegakan hukum yang tegas dan adil, tanpa pandang bulu, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang selama ini tertunda. Kinerja aparat hukum, mulai dari kepolisian hingga lembaga peradilan, akan sangat menentukan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.

 Baca Juga: GreenFaith Indonesia and the Push for a Just Energy Transition in West Java: Climate Justice as a Collective Responsibility

Keempat, Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu 

Ini merupakan salah satu isu yang paling dinantikan masyarakat. Memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi harus segera dilakukan. Termasuk korupsi yang melibatkan elite politik dan pemerintahan. Langkah konkret dalam memberantas korupsi akan menjadi indikator utama keberhasilan kabinet ini. 

Kelima, Reformasi Kebijakan Ekonomi dan Optimalisasi BUMN