Melihat Dinamika Politik jelang Pilpres 2024: Gibran, Jokowi Effect, dan Isu Keretakan Elite PDI Perjuangan

Jokowi telah menjadi Ikon bagi semua orang tanpa memandang latar belakangnya.

Baca Juga: Pemilih , Jangan Baper Dengan Dinasti Politik di Indonesia

Peran sentral Joko Widodo menjelang Pilpres 2024 tidak terbantahkan. Dukungan yang diterimanya dari berbagai kalangan, termasuk partai politik dan organisasi masyarakat, membuat sekelompok elite politik yang memiliki kepentingan dan haus akan kekuasaan merasa gelisah dan takut.

Di sisi lain, gaya politik agresif yang dipertontonkan elite PDI Perjuangan pasca penetapan Gibran sebagai cawapres Prabowo, terkesan kekanak-kanakan dan tidak mencerminkan sikap negarawan yang memahami politik hukum dan etika sosial.

Dr Pieter C Zuklifli, pengamat politik.

PDI Perjuangan Meradang

Elite PDIP merasa ditinggalkan dan terlalu paranoid dengan sikap politik Jokowi setelah Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.

Salah satunya bisa dilihat dari pernyataan dari Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, yang menyinggung tersanderanya para pemimpin parpol oleh langkah Jokowi sehingga terpaksa mendukung Prabowo - Gibran.

Di sisi lain, Hasto juga menyebutkan bahwa PDIP telah mendukung Joko Widodo sejak ia menjabat sebagai walikota Solo, dan memberikan dukungan besar kepada Gibran dan menantunya, Boby Nasution. Namun, dalam Pilpres 2024, Joko Widodo justru memilih jalur yang berbeda, yang dianggap oleh sebagian pihak melanggar konstitusi.

Baca Juga: Waduh! Kader PDIP Gugat KPU Rp 70,5 Trilun Pasca Pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024

Tak sedikit elite PDI Perjuangan menuduh bahwa Joko Widodo ada di balik layar dalam pergeseran politik terbaru, walaupun pada kenyataannya belum jelas siapa yang benar-benar mengatur dinamika politik tersebut.

Perubahan sikap Megawati Soekarnoputri yang tiba-tiba memusuhi Jokowi dan Gibran juga tak luput dari pantauan publik. Tindakan ini tidak selaras dengan sikap negarawan senior yang seharusnya mengedepankan etika dan menghindari konflik di depan masyarakat Indonesia.

Pernyataan seperti ini seharusnya tidak disampaikan di ruang publik, terutama oleh seorang politisi senior sebuah partai berkuasa. Cara-cara seperti ini, selain tak elok dilihat, menyerang dan merusak nama baik  dan mengintimidasi Jokowi, juga sangat membahayakan stabilitas politik nasional.

Baca Juga: Pengertian Hak Angket yang Diusulkan Masinton Pasaribu terkait Putusan MK tentang Batasan Usia Capres Cawapres

Bagaimanapun, isu keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi sangat berbahaya dan berdampak pada publik. Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama menjelang kampanye presiden pada bulan November mendatang.