HUKAMANEWS - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan ini menuai apresiasi besar dari publik. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sempat terkikis terhadap sejumlah lembaga penegak hukum, Kejagung berhasil memulihkan keyakinan dengan keberaniannya membongkar kasus-kasus korupsi besar yang selama ini sulit disentuh bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat hukum dan Politik Dr Pieter C Zulkifli, SH. MH., dalam catatan analisis politiknya memberikan apresiasi positif terhadap kinerja kejaksaan Agung. Lebih dari itu, menurut Pieter, Kejagung menunjukkan langkah nyata dalam mengamankan aset negara, memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Berikut ini catatan lengkapnya.
***
PEMBERANTASAN KORUPSI di Indonesia telah menjadi medan tempur yang rumit, terutama karena melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan besar yang kerap tidak tersentuh. Di negeri ini, korupsi bukan sekadar persoalan pencurian uang negara, melainkan sebuah sistem yang telah tertanam dalam relung-relung kekuasaan.
Para koruptor, dengan jaringan luas dan modal yang kuat, seringkali berhasil lolos dari jerat hukum. Mereka bagaikan gurita dengan tentakel yang merayap ke berbagai sektor, dari politik hingga bisnis.
Baca Juga: Kronologi Skandal Importasi Gula, Tom Lembong Diduga Rugikan Negara hingga Rp400 Miliar
Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam beberapa waktu terakhir mampu mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik. Mulai dari skandal di PT Timah, sengketa crazy rich Surabaya melawan PT Antam, korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, hingga kasus impor gula di Kementerian Perdagangan. Lembaga penegak hukum ini menunjukkan gebrakan dalam mengamankan aset negara, memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Tak salah bila kemudian publik menilai positif kinerja korps Adhyaksa. Ini terbukti dari hasil survei Indikator pada akhir September 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik yang tinggi, mencapai 69 persen, menjadikannya salah satu lembaga paling dihormati setelah TNI dan Presiden. Masyarakat semakin mempercayai Korps Adhyaksa, yang dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan dalam menindak kasus-kasus besar. Hal ini membawa Kejagung berada di atas beberapa institusi lainnya dalam hal kepercayaan, termasuk Polri, Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini digadang-gadang sebagai lembaga superbody dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Kepercayaan ini tidak hanya tumbuh dari keberanian membongkar kasus korupsi besar, tetapi juga dari upaya Kejagung membersihkan "oknum jaksa nakal" yang kerap menodai citra institusi. Proses pembersihan ini menjadi langkah signifikan dalam mengembalikan integritas dan kredibilitas kejaksaan. Ketika publik melihat bahwa penegakan hukum berjalan tanpa toleransi bagi oknum di internal kejaksaan, kepercayaan terhadap lembaga ini pun menguat.
Baca Juga: Gelombang Panas Ekstrem di Indonesia Bakal Mereda Seiring Meluruhnya Kekuatan Siklon Tropis
Salah satu keunggulan Kejagung dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya adalah sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan ini, Kejagung mampu menjangkau lebih banyak wilayah dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum yang merata di berbagai pelosok. Penguatan SDM ini juga memungkinkan Kejagung untuk terus mengejar setiap bukti baru yang muncul, serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan para elite dan pejabat yang mungkin terlibat dalam kasus-kasus besar.
Penting bagi Kejagung untuk menjaga tren positif ini. Kejagung harus selalu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang merata. Sebagai lembaga penegak hukum yang tetap menjunjung tinggi sisi humanis, Kejagung menunjukkan bahwa mereka dapat menindak secara tegas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Kejaksaan Agung RI juga harus berani mengungkap siapapun elite yang terlibat dalam konspirasi perbuatan korupsi.