Pilpres 2024, di Atas Hukum Masih Ada Hukum

Baca Juga: TERUNGKAP, Daftar Bukti Pelanggaran Etik yang Dilakukan Mantan Ketua MK Anwar Usman

Masalah kemiskinan, kasus-kasus korupsi, problem penegakkan hukum dan agenda keadilan; pembengkakan dan penebakan sentimen identitas yang menjadi potensi diintegrasi sosial; gejolak konflik dan keluasaan yang manipulatif adalah pekerjaan rumah yang sejak dulu selalu mengisi ruang diskusi forum nasional.

Gumpalan masalah penegakkan hukum dan korupsi di semua aspek pemangku kekuasaan seringkali menyelinap di balik momentum kegiatan politik nasional.

Problem struktural seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan masih menjadi beban negeri ini dan menjadi akar masalah dari komplikasi praktek kehidupan di level  tata kekuasaan politik dan ekonomi. Apalagi situasi semacam ini cenderung dibenturkan dengan penyelenggaraan demokrasi semu.

Baca Juga: Mungkinkah Koruptor di Indonesia Dihukum Mati? Cek Faktanya Terkait Hukuman Mati Pelaku Korupsi

Relevansi memperkuat komitmen politik yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan perlu dibuktikan.

Beberapa elite partai berkuasa kerap muncul ke ruang publik dengan narasi peduli pada rakyat. Terbaru disebar narasi yang cukup menggelitik, “ternyata kekuasaan bisa merubah seseorang menjadi sangat berbeda jauh dari sebelumnya.”

Publik pasti dengan menebak kepada siapa kalimat ini ditujukan dan siapa yang ingin diserang.

Baca Juga: Munarman: Penangkapan oleh Densus 88, Vonis 3 Tahun, Ikrar Setia kepada NKRI, hingga Kebebasannya Hari Ini

Cukup mengherankan ketika seorang politisi senior dari partai berkuasa mendadak memperlihatkan gaya oposisi, seolah-olah mereka sangat berpihak kepada rakyat.

Pertanyaannya, di mana mereka saat masyarakat Indonesia sibuk mempertanyakan kelanjutan kasus Harun Masiku? Apa yang mereka perbuat saat rakyat dihadapkan dengan harga BBM dan sembako yang kian mahal? Kemana para elite partai berkuasa ini saat banyak kasus-kasus hukum terjadi di mana rakyat terdzalimi?  Dan kini, mereka, hanya karena perbedaan pandangan dalam mengusung Capres-cawapres para Pilpres 2024, mereka muncul dengan berbagai narasi menghina, mancaci bahkan mengintimidasi seorang Kepala Negara.

Mengabaikan etika, para elite partai berkuasa ini lantang mengatakan Presiden Jokowi haus kekuasaan.

Baca Juga: Mengenal NYAMUK WOLBACHIA, yang Membuat Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Ngamuk

Mereka lupa, saat ini peradaban masyarakat kita sangat maju. Rakyat sudah tidak mempan dengan tipu daya dan sinetron politik yang mreka mainkan.

Dus, sesungguhnya saat ini siapa yang haus kekuasaan?***