Kritik tajam dari Paslon Ganjar-Mahfud soal kebebasan demokrasi, pelanggaran konstitusi, etika demokrasi, ternyata tidak nyambung dengan basis massa yang merasa puas dengan demokrasi era Presiden Jokowi mencapai 76,1 persen sedangkan tidak setuju 22,9 persen.
Sebaliknya, banyaknya pendukung dari Ganjar-Mahfud yang merasa puas dengan demokrasi karena melihat dari sisi kemudahan mencari nafkah dan mendapatkan kerja yang baik di era pemerintahan Jokowi.
Ganjar mungkin lupa, bahwa sebagian kader PDI Perjuangan yang memilih Prabowo Gibran adalah loyalis Jokowi. Realita ini membuktikan bahwa Jokowi lebih besar dari PDI Perjuangan, sedangkan Ganjar sebaliknya. Sama dengan Prabowo yang lebih besar dari Gerindra.
Satu hal yang juga patut disadari Ganjar dan elite PDI Perjuangan, jebloknya perolehan suara Paslon 03 bukan karena mesin politik tidak berjalan, tapi justru karena figur Ganjar-Mahfud belum sepenuhnya diterima oleh PDI Perjuangan.
Baca Juga: Viral Baliho Ridwan Kamil OTW Jakarta, Kode Keras Akan Maju Pilgub DKI? Ini Kata Kang Emil
Ganjar begitu lama hidup dibentuk dalam lingkungan parpol, seharusnya memahami hal itu, bukan sebaliknya membuat opini yang buruk terhadap pemerintah. Jadi, sangat dangkal alasan Ganjar bila mengaitkan kontrasnya perolehan suara Pilpres paslon 03 dengan Pileg PDI Perjuangan hanya dengan urusan bansos.
Di sisi lain, PDI Perjuangan harusnya malu melihat sikap Ganjar yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip politik PDI Perjuangan. Pun dengan Megawati yang harusnya mulai sadar bahwa selama ini ada elite yang sengaja membisikan informasi salah kepada dirinya.
Gaya politik Ganjar setelah mendapatkan perolehan suara paling rendah justru menjawab apa yang dikhawatirkan elite PDI Perjuangan jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres. Setidaknya ada Puan Maharani, Babang Pacul, Efendi Simbolon, hingga Trimedya Pandjaitan yang sangat khawatir jika Ganjar maju sebagai capres dari partai banteng moncong putih.
Baca Juga: Beras Makin Mahal? Tenang, Ini 5 Alternatif Sumber Karbohidrat Selain Nasi
Harusnya sejak awal internal elite PDI Perjuangan serius mendorong Puan Maharani untuk maju dalam Pilpres, bukan malah menghalangi politikus perempuan ini dengan berbagai macam cara. Sebagai partai politik yang melewati berbagai macam peristiwa, kesalahan fatal Megawati adalah ketika memilih Ganjar sebagai capres dalam Pemilu 2024.
Akhir kata, seperti himbauan Presiden Joko Widodo, agar mereka yang teriak ada kecurangan di Pilpres 2024 bisa menyampaikan buktinya dan menempuh jalur hukum ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.
Karena, dalam politik pantang untuk mengingkari kebenaran atau melindungi kejahatan. Politik dan kebenaran adalah prinsip bernegara.
Baca Juga: Waspada Gula Darah Tinggi! Kenali 7 Tandanya di Kaki, Tangan, dan Gusi
Bersikaplah terhormat tanpa menghasut dan memfitnah siapapun. Jangan mengorbankan rakyat karena nafsu berkuasa. ***
Artikel Terkait
Pilpres 2024, di Atas Hukum Masih Ada Hukum
Gen Z, Pilpres 2024, dan Politik yang Berkeadaban
Hilirisasi Jokowi dan Pertempuran Politik Jelang Pilpres 2024
51 Tahun PDI Perjuangan: Elektabiltas Merosot hingga ‘Kehilangan’ Jokowi, Masihkah Jadi Partai Wong Cilik?
Ilusi Pemakzulan Jokowi oleh Kelompok yang Tidak Siap Kalah
Pilpres 2024, Jokowi, dan Politisi Berjubah Akademisi
Film Dirty Vote Jelang Pencoblosan, ‘Serangan Fajar’ Versi Baru
Menakar Kedewasaan Berpolitik di Tengah Potensi Sengketa Pemilu 2024 dan Integritas MK
Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Skenario Jahat Kelompok Takut Kalah