KPK Buka Peluang Panggil PT KCIC dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Lembaga antirasuah itu membuka peluang memanggil pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk dimintai keterangan.

Langkah KPK ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek kereta cepat Whoosh yang melintasi Bandung hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan, terutama soal efisiensi biaya dan transparansi anggaran.

Penyelidikan ini juga menandai keseriusan KPK menelusuri potensi penyimpangan anggaran negara dalam salah satu proyek strategis nasional paling ambisius di era Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Dana Pokir di OKU, Polanya Mirip Kasus Hibah Jatim: Proyek Dijual Beli demi Fee DPRD!

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan bahwa lembaganya tengah memetakan pihak-pihak yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

Namun karena masih dalam tahap penyelidikan, detail pihak yang akan diperiksa belum dapat diungkapkan ke publik.

“Terkait pihak-pihak yang nanti akan diminta keterangan, tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10).

KPK Tegaskan Penyelidikan Whoosh Fokus pada Transparansi dan Aliran Dana

Menurut Budi, setiap informasi dan data dari pihak-pihak terkait akan sangat membantu dalam mengurai konstruksi perkara dugaan korupsi proyek Whoosh.

Ia juga meyakini, publik mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana dalam proyek yang sempat menjadi kebanggaan nasional itu.

Baca Juga: KPK Serahkan Aset Rp27,6 Miliar ke Pertamina, Ternyata dari Kasus Lama yang Nyaris Dilupakan!

“Setiap informasi, data, dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini,” tegas Budi.

KPK memastikan penyelidikan dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti. Lembaga itu juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki data atau temuan baru untuk melapor secara resmi.

Awal Mula Kasus: Dugaan Mark Up Biaya hingga Tiga Kali Lipat