KPK Buka Peluang Panggil PT KCIC dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Kasus ini mencuat setelah pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

Dalam video tersebut, Mahfud mengungkapkan adanya dugaan mark up anggaran besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.

Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di Tiongkok hanya 17–18 juta dolar AS. Perbedaan signifikan ini, kata Mahfud, menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi penggunaan dana.

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar Amerika per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia.

Baca Juga: Tok! Biaya Haji 2026 Resmi Turun Rp2 Juta, Pemerintah Pastikan Tak Kurangi Kualitas Pelayanan

Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujar Mahfud.

KPK merespons pernyataan tersebut dengan meminta Mahfud untuk melaporkan temuannya secara resmi agar dapat ditindaklanjuti.

Tak lama kemudian, Mahfud menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK.

Proyek Strategis Nasional yang Sarat Kontroversi

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh menjadi proyek pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi kecepatan tinggi.

Namun sejak awal, proyek ini memang tak lepas dari kontroversi, mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan pembangunan, hingga perdebatan soal kelayakan finansial.

Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak proyek ini, terutama di kawasan Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, yang kini menjadi ikon baru transportasi Jawa Barat.

Baca Juga: Mahfud MD Sindir KPK Soal Mark Up di Proyek Whoosh, Lembaga Antirasuah: Kami Profesional, Tak Ada yang Ditutupi!

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran masyarakat terkait transparansi dana dan potensi penyimpangan di balik kemegahan proyek tersebut.

Pemerhati kebijakan publik menilai langkah KPK membuka penyelidikan ini bisa menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional.