Bayang-Bayang Radioaktif Cs-137 di Cikande, dari Pabrik Besi hingga Terseret ke Udang Ekspor RI

HUKAMANEWS – Keresahan publik kembali mencuat setelah kabar mencengangkan datang dari Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2025.

Produk udang beku asal Indonesia dilaporkan terdeteksi mengandung unsur radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di beberapa pelabuhan besar, seperti Los Angeles, Houston, Savannah, hingga Miami.

Temuan itu memicu kehebohan, bukan hanya di dunia ekspor, tapi juga di dalam negeri. Pemerintah langsung bergerak cepat dengan membentuk Satgas Penanganan Cs-137 pada 11 September 2025.

Tim lintas kementerian itu dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan pengendali teknis Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Baca Juga: Sektor Tambang Terancam Mandek! DPR Desak Pemerintah Segera Keluarkan PP UU Minerba

Status kejadian khusus pencemaran radiasi pun ditetapkan. Artinya, negara memandang kasus ini serius dan harus ditangani secara terkoordinasi demi melindungi masyarakat serta reputasi produk ekspor Indonesia.

Akar Masalah: Jejak Besi Tercemar dari Kawasan Industri Cikande

Investigasi awal Satgas mengarah pada pabrik peleburan besi PT Peter Metal Technology (PMT) di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten.

Dari lokasi itu ditemukan besi bekas seberat 700 kilogram yang telah tercemar radioaktif Cs-137.

“Penyebab adanya material radioaktif ini karena besi sebagai bahan baku di pabrik tersebut sudah tercemar Cs-137,” jelas Bara Khrishna Hasibuan, Staf Ahli Kemenko Pangan, dalam konferensi pers Satgas Penanganan Cs-137, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga: Tragedi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo 14 Santri Tewas, Puluhan Masih Belum Ditemukan!

Dugaan kuat menyebut material besi tersebut terbawa udara dan menempel ke area sekitar, termasuk fasilitas pengemasan udang PT Bahari Makmur Sejati (BMS), yang jaraknya kurang dari dua kilometer dari pabrik PMT.

Lebih mengkhawatirkan lagi, besi terkontaminasi itu diduga berasal dari luar negeri sebelum masuk ke rantai pasok industri di Indonesia.

Kondisi ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan impor bahan baku industri logam, yang seharusnya lolos uji radiasi terlebih dahulu.