Menteri Haji Datang ke KPK, Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun Dibongkar, Publik Tunggu Langkah Bersih-Bersih Ibadah Suci

HUKAMANEWS – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/10/2025).

Kedatangannya untuk melakukan audiensi terkait pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebuah isu yang selama ini kerap menuai sorotan publik.

Pertemuan ini menjadi penting karena ibadah haji bukan hanya soal aspek spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola anggaran negara, pelayanan publik, hingga kepercayaan jutaan jemaah.

Dalam konteks inilah, kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK diharapkan mampu menutup celah praktik curang yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.

Baca Juga: Vonis 5 Tahun dan Denda Rp50 Juta untuk Dokter Kandungan di Garut Pelaku Asusila, Netizen Nilai Terlalu Ringan

“Siang ini, KPK menerima audiensi dari Kementerian Haji dan Umrah, dalam kerangka pencegahan korupsi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta.

Menurutnya, KPK tidak hanya bekerja lewat jalur penindakan, tetapi juga pencegahan. Salah satunya dengan memetakan titik rawan korupsi, lalu memberikan rekomendasi perbaikan sistem.

Latar Belakang: Kasus Kuota Haji Jadi Sorotan

Langkah Gus Irfan bertemu KPK tidak bisa dilepaskan dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pada Agustus 2025, KPK mengumumkan penyidikan dugaan penyimpangan dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023–2024.

Baca Juga: Warga Gugat ke MK, Minta Hak Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Dihapus

Hasil penyelidikan awal bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahkan menemukan indikasi kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, salah satunya Yaqut.

Tak berhenti di situ, KPK menduga ada keterlibatan 13 asosiasi dan lebih dari 400 biro perjalanan haji dalam kasus tersebut.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar karena menyangkut amanah negara dalam melayani jemaah.

Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan kejanggalan pada pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah dari Arab Saudi pada tahun 2024.