TNI AD Jaga Gedung DPR, Ramai Dikritik: Sesuai Aturan atau Intimidasi Rakyat?

Meski begitu, ia menyebut penjagaan ini bersifat situasional. “Sampai keadaan lebih kondusif. Tergantung penilaian situasi,” tambahnya.

Gelombang Kritik Masyarakat Sipil: TNI Dinilai Salah Fungsi

Langkah pemerintah ini langsung menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang beranggotakan sejumlah lembaga seperti Imparsial, Setara Institute, PBHI, WALHI, hingga Koalisi Perempuan Indonesia.

Direktur Imparsial, Ardi Manto, menegaskan bahwa DPR bukanlah simbol kedaulatan negara, melainkan representasi rakyat. Menurutnya, sangat wajar jika DPR menjadi sasaran kritik ketika dianggap keliru.

“Menempatkan TNI di DPR memberi kesan intimidasi terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” kata Ardi dalam pernyataannya.

Baca Juga: Sindikat Bayi Terbongkar! Polri–SPF Ungkap Jual Beli Rp254 Juta per Anak, 15 Sudah Diselundupkan ke Singapura

Ia juga mengingatkan bahwa urusan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah domain kepolisian, bukan TNI. Pelibatan TNI dinilai melanggar konstitusi sekaligus mengaburkan fungsi utama tentara sebagai alat pertahanan negara.

Polemik Lama yang Kembali Muncul

Perdebatan tentang batasan peran TNI dan Polri bukan isu baru. Sejak reformasi, wacana supremasi sipil terus digaungkan, salah satunya dengan memisahkan fungsi TNI dan Polri pada 1999.

Namun, praktik di lapangan sering kali memperlihatkan area abu-abu, terutama dalam situasi politik sensitif atau ketika pemerintah ingin menegaskan wibawa negara.

Kehadiran TNI di DPR kini dinilai sebagai bagian dari pola lama yang berpotensi membuka ruang kembalinya dwifungsi.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar teknis hukum, melainkan soal rasa aman. Apakah tentara menjaga parlemen demi keamanan, atau justru menutup ruang kritik? Inilah pertanyaan besar yang kini bergema di ruang publik.

Baca Juga: Korlantas Polri Resmi Larang Penggunaan Sirine Patwal, Respons Publik Jadi Sorotan

Kontroversi penjagaan gedung DPR oleh TNI membuka kembali diskusi tentang peran militer dalam ruang sipil.

Di satu sisi, pemerintah menegaskan langkah ini sesuai aturan hukum dan hanya bersifat bantuan. Di sisi lain, masyarakat sipil khawatir hal ini mencederai kebebasan berpendapat.