Ke depan, transparansi alasan pengerahan TNI menjadi kunci. Pemerintah perlu menjelaskan secara detail kapan, bagaimana, dan sampai kapan tentara dilibatkan agar polemik tidak semakin meluas.
Pada akhirnya, DPR sebagai rumah rakyat semestinya tetap terbuka bagi kritik. Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika ruang aspirasi tidak dibatasi, baik oleh pagar besi maupun seragam loreng.***
Artikel Terkait
Yusril Bongkar Fakta UU ITE: Cuma Individu Bisa Lapor, Bukan TNI atau Institusi Negara!
TNI vs Ferry Irwandi: Polemik Laporan Pencemaran Nama Baik dan Seruan Dialog Terbuka
Mahfud MD Bongkar Kontroversi Ferry Irwandi vs Dansat Siber TNI: Lebih Baik Tidak Diperpanjang
Kontroversi Ferry Irwandi dan TNI, Mahfud MD Bongkar Duduk Perkara
MK Tolak Uji Formil UU TNI, 4 Hakim Desak Perbaikan karena Minim Keterbukaan Publik