- 20 juta hektare hutan terancam ditebang kembali untuk proyek pangan, pertambangan, dan energi.
- Pencemaran laut meningkat, terutama akibat hilirisasi nikel yang sering dipromosikan sebagai bagian dari “energi hijau”.
Jika penopang utama penyerap karbon terus rusak, bagaimana Indonesia bisa jual karbon dengan kredibel?
Pertanyaan ini kini mengemuka di media internasional, terutama karena pasar karbon kerap dituding sebagai greenwashing kelas global.
COP30 dan Realitas Baru: Bumi Tidak Menunggu Negosiasi
COP30 kembali dibuka dengan narasi optimisme, tetapi faktanya bumi sudah berada di tepi jurang.
Emisi global masih meningkat, suhu rata-rata terus memecahkan rekor, dan bencana tak lagi musiman.
Baca Juga: Isu Ijazah Palsu Guncang MK, Arsul Sani Dilaporkan ke Bareskrim, DPR Ikut Disorot
Dari perspektif publik, COP30 bukan lagi sekadar pertemuan diplomatik, melainkan ujian: apakah dunia berani mengambil langkah nyata atau tetap terjebak dalam permainan politik energi?
Di Indonesia sendiri, respons publik bercampur.
Sebagian menaruh harapan besar pada posisi strategis Indonesia sebagai negara berhutan tropis terbesar ketiga di dunia.
Namun sebagian lain skeptis, karena proyek-proyek pemerintah justru mempercepat kerusakan lingkungan.
Benarkah Pasar Karbon Masa Depan Indonesia? Atau Sekadar Ilusi?
Mekanisme pasar karbon memang bisa menjadi instrumen transisi energi jika dijalankan dengan transparan dan didukung oleh perlindungan hukum yang kuat.
Namun tanpa prioritas pada penghentian deforestasi, pemulihan gambut, dan pengawasan industri nikel, pasar karbon hanya akan menutup masalah dengan narasi hijau yang rapuh.