“Teman-teman SPBU swasta siap bernegosiasi kalau nanti kargo berikutnya masalah konten sudah aman bagi spesifikasi produk mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Hacker Bjorka di Balik Jeruji? WFT Ngaku Jual Data Perusahaan dan Bank, Polisi Dalami Jaringan Gelap
Tiga Syarat Kesepakatan
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sudah ada tiga syarat yang disepakati Pertamina dan SPBU swasta. Pertama, produk yang dibeli berupa base fuel, yakni BBM murni yang belum melalui pencampuran.
“Syaratnya harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur. Kalau Pertamina tadinya mau jual produk siap pakai, sekarang disepakati cukup base fuel saja, nanti pencampurannya dilakukan masing-masing SPBU,” jelas Bahlil, 19 September lalu.
Syarat kedua adalah adanya joint surveyor yang bertugas memastikan kualitas BBM agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Ketiga, ada kesepakatan harga yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
“Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, dan tetap bergantung pada harga ICP (Indonesia Crude Price) dunia,” kata Bahlil.
Baca Juga: Layanan Smartfren Alami Gangguan Nasional, Internet hingga SMS Tumbang pada Jumat 3 Oktober 2025
Kuota Impor Habis Sebelum Akhir Tahun
Bahlil menambahkan, SPBU swasta sebenarnya sudah diberi kuota impor sebesar 110 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding tahun lalu. Namun, kuota itu habis sebelum akhir tahun.
“Atas dasar itu, pemerintah memutuskan agar kebutuhan tetap dilayani, tapi lewat kolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Hanya saja, kolaborasi yang digadang-gadang jadi solusi ini ternyata kembali buntu. Alhasil, pasokan BBM bagi SPBU swasta masih menyisakan tanda tanya besar, terutama menjelang akhir tahun saat kebutuhan energi diperkirakan meningkat.***