Prabowo – Gibran, Ujian Kepemimpinan di Tengah Krisis Global, Perekonomian Lesu, dan Penegakan Hukum Rapuh

Baca Juga: Viral! Hotman Paris Beraksi, TKI Kamboja Minta Tolong! Kemanusiaan Di Mana, Menlu dan DPR Diam Aja?

Penegakan Hukum, Kunci Keberhasilan Pemerintahan Prabowo-Gibran 

Di tengah krisis ekonomi global ini, salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran haruslah pada penegakan hukum yang tegas dan terukur. Selama ini, penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia sering kali terkesan setengah hati, bahkan cenderung dimainkan untuk kepentingan politik tertentu. Korupsi tetap menjadi momok yang menghantui berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga tata kelola lembaga pendidikan dan kesehatan nasional yang belum berpihak pada kepentingan rakyat. 

Jika Prabowo ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penegakan hukum yang kuat dan tegas harus menjadi prioritas utama. Pemerintahan baru harus berani memberantas mafia tanah, energi, dan migas yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa, tanpa pandang bulu. 

Praktik kejahatan di lembaga pendidikan dan kesehatan, yang kerap memberatkan rakyat dengan harga obat yang tidak terjangkau, juga harus diusut tuntas. Jika elite-elite yang bermain di sektor-sektor ini jika tidak dilibas habis, jangan harap Indonesia bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Tanpa langkah tegas, jangan harap Indonesia bisa keluar dari belenggu korupsi yang terus menghantui bahkan menghancurkan kehidupan bangsa dan Negara. 

Baca Juga: Disinyalir RUU MK Dapat Pengaruhi Indepedensi Hakim Konstitusi, Ketua MK Suhartoyo Enggan Menanggapi

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Empat Pilar Menuju Indonesia Maju

Indonesia yang maju di mata dunia harus memenuhi beberapa indikator penting, seperti pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan yang terjamin, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pengangguran yang rendah. Selain itu, negara yang maju adalah negara yang menguasai sains dan teknologi serta memiliki aktivitas ekspor yang lebih tinggi daripada impor. 

Untuk mewujudkan ini, ada empat tantangan fundamental yang harus dihadapi: 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia. SDM yang berkualitas merupakan kunci dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

2. Kualitas Infrastruktur. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. 

3. Transformasi Perekonomian. Ketergantungan pada sektor primer yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah tidak akan cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus beralih ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 

4. Kualitas Institusi. Institusi yang kuat, termasuk regulasi birokrasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas, adalah elemen penting dalam membangun negara yang maju. 

Baca Juga: Benarkah Rumor yang Beredar Raffi Ahmad Bakal Didapuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo Hingga Ia Butuh Gelar Doktor Kehormatan?

Menuju Indonesia Emas 2045, kualitas institusi menjadi aspek paling krusial. Penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan, serta regulasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama. Alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan adalah langkah yang tepat, namun itu harus diiringi dengan kebijakan yang serius dalam meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat.