KPK sendiri telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan proyek Whoosh telah berjalan sejak awal 2025.
Ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan bukan persoalan baru, melainkan sudah menjadi atensi lembaga antirasuah sejak lama.
Presiden Prabowo: Pemerintah Tanggung Jawab Penuh atas Whoosh
Di tengah meningkatnya sorotan publik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mengambil alih penuh tanggung jawab atas keberlangsungan operasional dan pembiayaan proyek Whoosh.
Pernyataan Presiden ini dinilai sebagai sinyal bahwa negara ingin memastikan proyek tetap berjalan, sekaligus memberikan kepastian politik terhadap investor dan publik.
Meski begitu, komitmen pemerintah tetap harus berjalan beriringan dengan proses hukum.
KPK diminta independen dalam mengusut dugaan korupsi agar tata kelola proyek strategis nasional semakin bersih dan akuntabel.
Proyek yang Masuk Sorotan Sejak Awal
Sejak tahap perencanaan, pengadaan lahan proyek Whoosh termasuk yang paling kompleks karena melibatkan banyak wilayah, pemilik tanah, hingga perubahan nilai jual objek.
Dalam sejumlah kasus infrastruktur besar di Indonesia, potensi penyimpangan pengadaan lahan menjadi titik rawan, seperti yang pernah terjadi pada proyek jalan tol hingga bandara.
Karena itu, penyelidikan KPK kali ini dipandang sebagai momen penting untuk memperbaiki standar tata kelola lahan.
Di Bandung Raya, salah satu wilayah dilintasi Whoosh, pembebasan lahan sempat menuai perhatian warga, terutama terkait ganti rugi dan pengukuran bidang tanah.
Baca Juga: Langsung Terjawab! Arsul Sani Pamer Ijazah S-3 Asli di MK, Buktikan Semua Tuduhan soal Ijazah Palsu
Sebagian aktivis lokal berharap penyelidikan KPK dapat mengungkap apakah ada penyimpangan di wilayah Jawa Barat, termasuk pada jalur yang melewati Kabupaten Bandung dan sekitarnya.