KPK Ungkap Sudah Minta Keterangan Sejumlah Pihak dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh terus berjalan.

Lembaga antirasuah itu telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara di tubuh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman penyidik terhadap struktur dan aliran dana dalam proyek transportasi nasional tersebut.

Baca Juga: Onadio Leonardo & Istri Diciduk Polisi, Ditemukan Ganja dan Sisa Ekstasi di Rumah Mewah Rempoa!

“Tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

KPK Pastikan Pihak yang Diperiksa Bersikap Kooperatif

Budi menjelaskan, sampai saat ini, semua pihak yang telah dipanggil bersikap kooperatif saat dimintai keterangan. Proses ini dinilai menjadi sinyal positif di tengah sorotan publik terhadap proyek prestisius tersebut.

“Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini,” jelasnya.

Meski demikian, KPK belum bisa membuka secara detail siapa saja yang telah diperiksa dan sejauh mana materi penyelidikan berkembang. Menurut Budi, penyidik masih fokus mengumpulkan bukti awal agar proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.

“Kami belum bisa menyampaikan secara lengkap karena ini masih tahap penyelidikan. Namun, kami pastikan penyelidikan perkara KCIC ini terus berprogres,” tegas Budi.

Baca Juga: Lautan Massa di Pati! Ribuan Warga Geruduk Alun-Alun Desak DPRD Lengserkan Bupati Sudewo

Asal Mula Kasus: Dugaan Mark Up Biaya Pembangunan Whoosh

Kasus dugaan korupsi proyek Whoosh mencuat usai pernyataan Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyoroti adanya indikasi mark up atau penggelembungan anggaran yang signifikan.

Mahfud menyebut, biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas rata-rata biaya di Tiongkok yang hanya 17–18 juta dolar AS per kilometer.