Program KPJ hadir di tengah meningkatnya tuntutan buruh terhadap kebijakan pengupahan nasional.
Aksi massa beberapa waktu lalu menyoroti formula penetapan UMP/UMK yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama bagi buruh yang sudah berkeluarga.
Serikat pekerja juga menyoroti isu perlindungan buruh perempuan serta ketidakpastian status pekerja kontrak.
Aparat Amankan Aksi Buruh di DPR
Ratusan personel kepolisian disiagakan di depan Gedung DPR, Slipi, dan sejumlah titik strategis lainnya untuk menjaga kelancaran aksi unjuk rasa.
Orasi dan yel-yel terus menggema hingga siang hari, menegaskan komitmen buruh untuk mengawal kebijakan pengupahan dan meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja dalam proses legislasi.
Konteks inilah yang membuat program KPJ dan KLG kian penting karena menyentuh isu mobilitas, biaya hidup, dan akses kesejahteraan pekerja.
Program KPJ menjadi angin segar bagi pekerja Jakarta yang selama ini terbebani biaya transportasi dan kebutuhan harian.
Dengan integrasi KLG, pekerja dapat menikmati layanan transportasi publik gratis yang berdampak langsung pada penghematan biaya hidup.
Ke depan, publik berharap pemerintah dapat mengembangkan program serupa dan melibatkan lebih banyak pihak dalam perumusan kebijakan untuk mendukung kesejahteraan buruh.***
Artikel Terkait
6 Fakta Mencengangkan Kasus Korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid, Jatah Preman hingga Uang Asing Disita KPK
Burhanuddin Muhtadi Bongkar Celah Etik DPR: Anggota Bermasalah Kok Bisa Balik Duduk di Kursi Dewan?
Hindari Penipuan! Begini Cara Daftar Kerja ke Luar Negeri Secara Resmi Lewat SISKOP2MI
5 Isu Panas Politik dan Hukum Terkini, Dari Putusan MKD DPR hingga Kasus Korupsi Gubernur Riau
MKD Putuskan Sahroni Cs Tetap Jadi Anggota DPR, Publik Soroti Integritas dan Etika Parlemen