Massa Tegaskan Akan Kawal Pembahasan UMP 2025
Hingga siang hari, orasi masih menggema.
Serikat pekerja menegaskan tidak akan mundur dan akan terus mengawal proses pembahasan kebijakan pengupahan di DPR.
Para pemimpin aksi menyatakan bahwa keputusan soal UMP 2025 harus melibatkan semua pihak, terutama buruh yang merasakan langsung tekanan ekonomi di lapangan.
Mereka menilai absennya pelibatan pekerja hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak realistis dan rawan menimbulkan ketidakpuasan publik.
Baca Juga: Burhanuddin Muhtadi Bongkar Celah Etik DPR: Anggota Bermasalah Kok Bisa Balik Duduk di Kursi Dewan?
Demo buruh hari ini menjadi peringatan keras bahwa isu pengupahan masih menjadi titik krusial dalam hubungan industrial Indonesia.
Ribuan buruh yang memadati Gedung DPR tak hanya membawa tuntutan, tetapi juga harapan agar pemerintah mendengar suara pekerja sebelum memutuskan UMP 2025.
Jika dialog berjalan terbuka dan data kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar, kebijakan upah dapat lebih adil dan mengurangi konflik berkepanjangan.
Kini, bola berada di tangan DPR dan pemerintah.***
Artikel Terkait
Berbeda dengan Sikap Jumhur Hidayat yang Tolak Demo, Partai Buruh Justru Serukan Seluruh Buruh Gabung Demo Kamis 28 Agustus
Ribuan Buruh Batalkan Aksi di Istana, Fokus Demo di Depan Gedung DPR dengan Enam Tuntutan Besar
Buruh Kepung DPR 28 Agustus, Said Iqbal: Tak Harus Ketemu Anggota Dewan, Aksi Bisa Berlanjut ke Mogok Nasional
Bos Serikat Buruh Ingatkan Pejabat Stop Flexing di Tengah PHK Massal, Desak Prabowo Bahas RUU Perampasan Aset
Noel Ebenezer Akui Pemerasan Sertifikat K3, Buruh Dipalak Jutaan Padahal Tarif Resmi Cuma Rp275 Ribu