Bos Serikat Buruh Ingatkan Pejabat Stop Flexing di Tengah PHK Massal, Desak Prabowo Bahas RUU Perampasan Aset

HUKAMANEWS - Gelombang keresahan pekerja terus menguat seiring meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor.

Di tengah kondisi itu, pimpinan serikat buruh nasional bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Pertemuan tersebut bukan sekadar audiensi formal, melainkan forum untuk menyampaikan keresahan buruh atas kebijakan pemerintah sekaligus mengingatkan para pejabat agar lebih peka terhadap kondisi rakyat.

Isu utama yang mengemuka adalah dorongan agar pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Sidang Etik Tujuh Anggota Brimob Pelindas Ojol Affan Digelar, Dua Personel Dihukum Berat

Selain itu, para pemimpin serikat pekerja juga menegaskan dukungan mereka pada demonstrasi damai, sembari menolak tindakan perusuh yang justru merusak citra perjuangan buruh.

Tidak kalah penting, mereka menyoroti gaya hidup mewah para pejabat yang dianggap menyakiti hati masyarakat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan pihaknya mendukung penuh aksi damai yang dilakukan pekerja.

“Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai,” kata Andi Gani usai pertemuan di Istana Negara.

Baca Juga: PDIP Didesak Nonaktifkan Deddy Sitorus, Publik Tagih Ketegasan Setelah Gelombang Pemecatan DPR

Ia menambahkan, buruh menolak keras provokator yang mencoba menunggangi aksi.

“Kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” tegasnya.

Andi mengungkapkan, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk segera mendorong pembahasan aturan yang memberi efek jera bagi koruptor.

“RUU Perampasan Aset segera dibahas,” ujarnya. Selain itu, buruh juga meminta RUU Ketenagakerjaan masuk agenda DPR tanpa penundaan.

Di sisi lain, Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan demonstrasi tetap harus menjadi ruang ekspresi konstitusional buruh.