KPK Ungkap Sudah Minta Keterangan Sejumlah Pihak dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video tersebut.

Pernyataan Mahfud tersebut langsung menuai perhatian publik dan mendorong KPK untuk menindaklanjuti dengan memeriksa kebenaran data yang disampaikan.

Respons dan Langkah KPK

Menanggapi hal itu, KPK sempat meminta Mahfud untuk membuat laporan resmi agar penyidik dapat menindaklanjutinya secara formal.

Namun, beberapa hari kemudian, Mahfud menyatakan siap jika dirinya dipanggil untuk memberikan keterangan langsung kepada KPK.

Pada 27 Oktober 2025, KPK mengonfirmasi bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pamerkan Keberhasilan UMKM Indonesia di KTT APEC 2025, Tegaskan Pentingnya Ekonomi Inklusif dan Kolaboratif

Artinya, lembaga tersebut sudah mengantongi sejumlah bukti awal yang cukup untuk menguatkan dugaan adanya penyimpangan dalam proyek bernilai triliunan rupiah itu.

Sorotan Publik: Proyek Strategis yang Sarat Kepentingan

Proyek kereta cepat Whoosh sejak awal memang tidak luput dari kontroversi. Selain perdebatan soal efisiensi dan beban utang, kini muncul tudingan soal pembengkakan biaya yang menimbulkan dugaan korupsi.

Publik menilai, penyelidikan KPK menjadi ujian penting bagi transparansi proyek infrastruktur strategis nasional.

Di media sosial, banyak warganet menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap komponen biaya dan mekanisme kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek KCIC.

“Kalau benar ada mark up, harus dibuka ke publik. Jangan sampai proyek besar seperti ini justru jadi beban rakyat,” tulis salah satu komentar di X (Twitter).

Baca Juga: Onadio Leonardo Ditangkap Polisi karena Dugaan Narkoba, Kasusnya Masih Diselidiki

Selain itu, sejumlah kalangan akademisi transportasi juga mendorong pemerintah agar hasil audit proyek Whoosh diumumkan secara terbuka, demi menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur masa depan.