Tiga Santri Ponpes Al Khoziny Akhirnya Teridentifikasi, DVI Polda Jatim Ungkap Proses Mengharukan di Baliknya

Ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny menjadi peringatan serius terhadap keselamatan bangunan pendidikan berbasis asrama, terutama di daerah yang rawan bencana atau padat santri.

Banyak warganet di media sosial turut mengungkapkan duka dan keprihatinan atas insiden tersebut.

Sebagian pengguna media sosial menyerukan agar pemerintah daerah melakukan audit struktur bangunan pesantren, demi mencegah peristiwa serupa terulang.

“Banyak ponpes berdiri tanpa pengawasan teknis bangunan. Ini waktunya serius perhatikan keselamatan santri,” tulis akun X (Twitter) @andikapratama_.

Beberapa organisasi kemanusiaan di Jawa Timur juga mulai menggalang bantuan logistik dan dukungan psikologis bagi para santri yang selamat, mengingat sebagian masih mengalami trauma berat.

Baca Juga: Desakan Hentikan MBG Menguat, Pemerintah dan DPR Pilih Evaluasi Total Ketimbang Berhenti

Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Bangunan Ponpes

Pemerhati pendidikan pesantren menilai, pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu membuat sistem audit konstruksi khusus bagi pondok pesantren.

Banyak bangunan lama atau bertingkat dibangun secara swadaya tanpa kajian struktural yang memadai.

“Insiden seperti di Al Khoziny seharusnya jadi momentum refleksi nasional,” ujar pengamat pendidikan Islam, Ahmad Fadli, ketika dihubungi terpisah.

Ia menekankan pentingnya standar keselamatan bangunan pesantren agar santri dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Baca Juga: Ironi Nadiem Makarim: Dari Nilai Antikorupsi hingga Tersangka Korupsi Laptop Chromebook

Tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny menjadi duka bersama bagi dunia pendidikan Indonesia.

Namun di balik kesedihan itu, semangat solidaritas, empati, dan kerja cepat tim DVI Polda Jatim menunjukkan dedikasi kemanusiaan yang tinggi.

Harapan besar kini tertuju pada upaya pemerintah untuk memastikan keamanan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Karena keselamatan santri bukan sekadar tanggung jawab lembaga, tapi amanah bangsa.