HUKAMANEWS – Pemerintah tengah memutar otak untuk menekan subsidi listrik tanpa membuat masyarakat terbebani oleh kenaikan tarif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, fokus utama kebijakan ini adalah menjaga daya beli rakyat sambil mendorong transisi energi menuju sumber yang lebih murah dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai mendesak karena beban subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membengkak.
Dengan konsumsi listrik nasional yang terus naik, pemerintah ditantang mencari solusi jangka panjang yang tidak sekadar tambal sulam.
Baca Juga: 571 Ribu Penerima Bansos Kepergok Main Judi Online, Gus Ipul Langsung Ambil Langkah Mengejutkan!
Dalam rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Purbaya menyebut energi baru terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sebagai salah satu opsi yang tengah digodok.
Meski teknologinya masih dinilai mahal, ia optimistis harga panel surya dan baterai akan semakin kompetitif dalam beberapa tahun ke depan.
Energi Surya Jadi Tumpuan, Tapi Perlu Teknologi Murah
Purbaya mengungkapkan, pemanfaatan PLTS berpotensi besar mengurangi beban subsidi. Namun, kendala utama masih pada harga produksi listrik tenaga surya yang belum sebanding dengan tarif listrik konvensional.
“Kalau subsidi berkurang, bukan berarti harga listrik dinaikkan, tapi pemerintah mencari sumber listrik yang biayanya murah. Itu yang sedang dikejar,” jelasnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pertimbangkan Mahfud MD Masuk Tim Reformasi Polri, Publik Tunggu Gebrakan Baru
Saat ini, pemerintah masih melakukan hitung-hitungan terkait investasi awal untuk produksi baterai dan panel surya dalam negeri.
Jika berhasil, ketergantungan pada impor teknologi bisa ditekan, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor manufaktur energi bersih.
Tantangan: Investasi dan Implementasi
Meski ambisi penghapusan subsidi listrik sepenuhnya cukup ideal, Purbaya mengakui prosesnya tidak bisa instan.
Artikel Terkait
Kasus RDN BCA Diduga Dibobol Rp70 Miliar, OJK Ketatkan Aturan Transfer, Investor Wajib Waspada!
Kejagung Gencar Telusuri Aset Riza Chalid, Raja Minyak Tersangka Korupsi dan TPPU
Kemenkumham Tegaskan Hak Cipta Jadi Pilar Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis
MK Tolak Uji Formil UU TNI, 4 Hakim Desak Perbaikan karena Minim Keterbukaan Publik
KPK Usut Dalang Ide Kontroversial Kuota Haji 50:50, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun