Presiden Prabowo Pertimbangkan Mahfud MD Masuk Tim Reformasi Polri, Publik Tunggu Gebrakan Baru

HUKAMANEWS – Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah strategis dalam mewujudkan agenda reformasi Polri.

Salah satu nama yang kini dipertimbangkan masuk ke dalam komite reformasi kepolisian adalah Mahfud MD, tokoh hukum senior yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam.

Isu ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tim khusus yang bertugas mendorong reformasi Polri secara menyeluruh.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo berkomitmen menghadirkan kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.

Baca Juga: KPK Ungkap Modus Korupsi Kuota Haji, Mulai Pemerasan, Travel Nakal hingga Fakta Uang Percepatan Rp115 Juta

“Sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh berkenan bergabung di komite tersebut. Dan benar, Pak Mahfud termasuk salah satunya,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).

Reformasi Polri Masuk Agenda Prioritas Pemerintah

Rencana pembentukan tim reformasi Polri bukanlah isu baru. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sudah menyebut bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan tim tersebut tengah disiapkan dan pelantikan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Yusril, tim ini akan berfungsi sebagai komisi independen yang memberikan rekomendasi strategis terkait perbaikan struktur, sistem pengawasan, serta tata kelola internal Polri.

Jika benar terealisasi, tim ini akan menjadi langkah besar pertama dalam era pemerintahan Prabowo yang berfokus pada reformasi institusi hukum.

Baca Juga: Kabar Duka! Yurike Sanger Istri ke-7 Soekarno Wafat di California AS, Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah

Mahfud MD, Nama yang Sarat Pengalaman

Masuknya nama Mahfud MD dalam radar tentu bukan hal mengejutkan.

Dengan latar belakang sebagai mantan Menko Polhukam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga akademisi hukum, Mahfud dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam isu reformasi hukum dan demokrasi.

Pengalaman itu dinilai relevan untuk memperkuat arah kebijakan Polri ke depan, terutama di tengah sorotan publik terhadap isu penegakan hukum, transparansi, dan penanganan kasus besar.