Desain PLTS yang sudah ada dinilai menjanjikan, tetapi masih butuh penyempurnaan agar efisiensinya maksimal.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut akan memegang peran penting dalam menentukan jadwal implementasi.
Pemerintah berkomitmen memastikan transisi energi berjalan realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau.
Kebijakan pengurangan subsidi listrik jelas bukan perkara mudah. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal, ketahanan energi, dan perlindungan daya beli masyarakat.
Jika transisi ke energi terbarukan berjalan lancar, Indonesia berpeluang menikmati listrik murah, ramah lingkungan, dan tidak membebani APBN.
Namun, kesuksesan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam eksekusi dan dukungan publik terhadap program energi bersih.
Bagi masyarakat, wacana ini bisa menjadi harapan baru untuk masa depan listrik yang lebih berkelanjutan.
Sementara bagi pemerintah, inilah ujian nyata untuk membuktikan komitmen dalam mengurangi subsidi tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.***
Artikel Terkait
Kasus RDN BCA Diduga Dibobol Rp70 Miliar, OJK Ketatkan Aturan Transfer, Investor Wajib Waspada!
Kejagung Gencar Telusuri Aset Riza Chalid, Raja Minyak Tersangka Korupsi dan TPPU
Kemenkumham Tegaskan Hak Cipta Jadi Pilar Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis
MK Tolak Uji Formil UU TNI, 4 Hakim Desak Perbaikan karena Minim Keterbukaan Publik
KPK Usut Dalang Ide Kontroversial Kuota Haji 50:50, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun