KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Khalid Basalamah dalam Kasus Jual-Beli Kuota Haji 2024

“Bahasanya Ibnu Masud kepada kami PT Muhibbah, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20 ribu dari Kemenag. Karena disebut resmi, ya kami terima,” ujar Khalid.

Meski demikian, KPK belum mengambil kesimpulan. Status Khalid masih sebagai pihak yang dimintai keterangan, dan penyidik menegaskan akan menguji kebenaran klaim tersebut.

Jejak Kasus: Dari Penggeledahan hingga Barang Bukti

Kasus jual-beli kuota haji ini terungkap setelah serangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK sejak Agustus 2025.

19 Agustus 2025: KPK menggeledah tiga kantor asosiasi haji serta satu rumah milik pengelola biro travel, dan menyita dokumen keuangan serta barang bukti elektronik.

Baca Juga: Eko Patrio Pilih Fokus Keluarga Usai Dinonaktifkan PAN, Nasib Politik Diserahkan ke Zulhas

15 Agustus 2025: Rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, ikut digeledah, diikuti rumah ASN Kemenag di Depok, yang berujung penyitaan mobil Toyota Innova Zenix.

Dari berbagai penggeledahan, KPK berhasil mengamankan uang setara Rp24 miliar (1,6 juta dolar AS), empat mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan.

Berdasarkan dugaan awal, praktik ini telah menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.

Akar Masalah: Kuota Tambahan Haji yang Dipermainkan

Secara aturan, pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.

Namun, tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi pasca pertemuan Jokowi dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada Oktober 2023 justru dibagi 50:50.

Keputusan Menteri Agama Nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 mengatur pembagian 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.

Baca Juga: Mahfud MD Sindir Polri: Jangan Hilang Jati Diri, Kunci Pulihkan Kepercayaan Publik Ada di Moralitas

Di titik inilah dugaan permainan muncul, sebab kuota khusus yang lebih mahal rawan diperdagangkan.