Siaga Maksimal! 7.783 Personel Amankan Putusan MK Pilpres 2024, Simak Info Lengkapnya!

HUKAMANEWS - Keputusan besar akan segera diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam mengantisipasi momen penting ini, Polda Metro Jaya telah menyiagakan ribuan personel untuk memastikan kelancaran jalannya proses pembacaan putusan.

Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan ruang bagi ekspresi pendapat yang damai.

Baca Juga: Rhoma Irama, Musisi Legendaris yang Hadir di Jumat Curhat Polrestro Depok, Momen Dialog Akrab dengan Kapolres

Dalam persiapan menyongsong momen bersejarah ini, mari simak lebih dalam mengenai persiapan dan himbauan yang telah disampaikan oleh pihak berwenang.

Dengan total 7.783 personel yang disiapkan, Polda Metro Jaya bergerak dalam menempatkan kekuatan yang cukup untuk mengamankan area-area vital terkait dengan pembacaan putusan MK.

Pihak kepolisian juga akan turut mengawal aspirasi masyarakat yang berencana menyampaikan pendapatnya di muka umum terkait hasil putusan tersebut.

Baca Juga: Mengenal Gejala Calicivirus pada Kucing, Waspadai dan Kenali Tanda-tanda Virus yang Menakutkan Bagi Pecinta Anabul!

Kombes.Pol.Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa personel yang disiagakan akan ditempatkan secara strategis, termasuk di sekitar MK, sektor Bawaslu RI, dan sektor Monas.

Kesiapan tersebut juga meliputi rencana rekayasa lalu lintas yang akan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pengalihan arus lalu lintas menjadi salah satu langkah yang dapat diambil apabila diperlukan, demi menjaga kelancaran dan keamanan sekitar area MK.

Baca Juga: Ekonomi dan Patriarki, Masih Belenggu Kartini Jaman Now

Masyarakat yang akan melintas di sekitar gedung MK diimbau untuk mencari jalur alternatif sebagai antisipasi dari kemungkinan penutupan jalan akibat aksi unjuk rasa.

Selain memastikan kelancaran kegiatan, pihak kepolisian juga mengingatkan para peserta aksi untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat lainnya.