Kebijakan iklim di Indonesia sering kali lebih berfokus pada proyek besar yang terlihat "menggiurkan" secara ekonomi, seperti pembangunan bendungan besar atau proyek energi terbarukan skala besar. Namun, proyek-proyek ini sering kali mengorbankan masyarakat kecil. Contohnya adalah pembangunan PLTA di Kalimantan Utara yang mengakibatkan ribuan orang dari komunitas adat harus kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai.
Lebih dari itu, kebijakan yang diambil sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan lokal masyarakat kecil. Misalnya, program reboisasi sering kali menggunakan jenis tanaman monokultur seperti akasia atau kelapa sawit, yang justru merusak keanekaragaman hayati dan mengurangi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan.
Di tingkat global, negara-negara berkembang seperti Indonesia juga sering menjadi korban dari ketidakadilan iklim. Negara-negara maju yang menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca justru sering kali lepas tangan dan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk negara berkembang. Hal ini memperparah situasi masyarakat miskin yang sudah tertekan oleh dampak perubahan iklim.
Baca Juga: Banjir Grobogan, 29 KA Lalui Jalur Memutar, Sisanya 9 KA Dibatalkan
Apa yang Bisa Dilakukan?
Keadilan iklim harus menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama karena masyarakat miskin cenderung menjadi korban utama. Untuk itu, diperlukan langkah konkret yang mampu melindungi kelompok rentan dari bencana yang semakin sering terjadi.
Salah satunya adalah memperkuat infrastruktur di daerah rawan bencana. Pemerintah perlu membangun tanggul, memperbaiki sistem drainase, dan menanam vegetasi pelindung di area yang rentan longsor. Dengan upaya ini, risiko banjir dan tanah longsor dapat diminimalkan, sehingga dampaknya terhadap masyarakat berkurang.
Selain itu, akses informasi yang cepat dan akurat sangat penting bagi masyarakat di daerah terpencil. Sistem peringatan dini yang efektif harus menjangkau semua lapisan masyarakat, menggunakan teknologi sederhana seperti SMS atau radio lokal. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat memiliki waktu untuk bersiap menghadapi bencana, yang dapat menyelamatkan banyak nyawa dan aset.
Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan lingkungan dan kesiapsiagaan.
Di tingkat global, negara maju memiliki tanggung jawab besar dalam membantu negara berkembang menghadapi krisis iklim. Komitmen pendanaan dari negara maju harus dipercepat dan diarahkan untuk mendanai proyek-proyek yang mengurangi dampak perubahan iklim pada masyarakat miskin. Dengan kerja sama global yang kuat, keadilan iklim dapat diwujudkan dan krisis ini dapat ditangani secara lebih efektif.
Langkah-langkah ini menjadi gambaran nyata bahwa keadilan iklim bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Masyarakat miskin tidak boleh lagi menjadi korban dari dampak perubahan iklim. Dengan memperkuat infrastruktur, meningkatkan akses informasi, memberdayakan masyarakat, dan mempercepat komitmen global, dunia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Bagaimanapun, perubahan iklim adalah tantangan besar yang memerlukan respons kolektif. Namun, tanpa keadilan iklim, upaya ini akan sia-sia karena masyarakat yang paling rentan tetap akan terus menderita. Pemerintah Indonesia, bersama dengan komunitas internasional, harus memastikan bahwa kebijakan iklim yang diambil benar-benar berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.***