HUKAMANEWS - Kebijakan pemerintah yang memberlakuan pembelian LPG 3 kg di pangkalan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia minta jangan kaitkan dengan Presiden Prabowo.
"Jangan semua hal ke presiden, menteri ini kan pembantu presiden," kata Bahlil dikutip dari tayangan Kompas TV, pada Senin (3/2).
"Jangan urusan-urusan kecil semuanya ke presiden, nanti seolah-olah gak ada menterinya yang kerja," katanya.
"Sudahlah kalau itu benar benar, benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru," sambung Bahlil.
Akibat kebijakan yang berlaku 1 Februari 2025, terlihat antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan LPG 3kg.
Atas aturan baru bahwa tidak boleh lagi pengecer menjual gas 3 kg, masyarakat harus mengantri di depo pangkalan LPG 3 kg.
"Memang kalau pengecer-pengecer yang jauh saya lagi membuat aturan agar statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengecer, mekanismenya lagi saya atur," ujar Bahlil.
Termasuk pengecer yang biasa menjual LPG 3 kg di komplek-komplek perumahan berpotensi bisa diubah statusnya menjadi pangkalan.
"Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi," katanya.
Sebelumnya PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi.
Pembelian ke pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga jual yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), sebagaimana yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
"Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer," ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, di Jakarta, Sabtu.
Artikel Terkait
Oknum Polisi Tega Bunuh Ibu Kandung dengan Tabung Gas di Bogor, Cekcok di Warung Berujung Tragedi, Pelaku Langsung Ditangkap
Gas 3 Kg Langka! Rakyat Menjerit, DPR Malah Cuek atau Nggak Dengar?
Gas Melon Makin Langka! Kebijakan Bahlil Lahadalia Paksa Pengecer Jadi Pangkalan, Rakyat Makin Susah?
Maunya "Bantu" Warga Cari Gas LPG 3 Kg dengan Harga Lebih Murah, Namun Kebijakan Pemerintah Bikin Susah Rakyat!