Ibarat maling teriak maling, pengusaha hitam dan oknum elite yang bersekutu hanya duduk manis, sambil melihat rakyat bertikai untuk sesuatu yang tak mereka pahami.
Mestinya rakyat jeli, mengapa tiba-tiba banyak elite partai tertentu yang bermain di sektor pertambangan sekarang berlomba-lomba membeli rumah megah di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat. Selevel petugas partai bisa membeli rumah dengan harga puluhan bahkan hingga ratusan miliar rupiah. Pertanyaannya, duit dari mana?
Jejak para purnawirawan dan para pejabat di pusaran bisnis tambang dan sawit bukan omong kosong. Negara harus tegas dan berani menginvetarisir semua pemilik tambang, atau nama pribadi atau disamarkan oleh pihak tertentu menjadi nama orang lain supaya kegiatan bisnis tambang tersebut tidak diketahui Negara.
Negara harus memikirkan untuk membuat rumusan undang undang kepemilikan lahan pertambangan dan siapa saja yang boleh memilikinya, atau yang dilarang menguasai lahan pertambangan jika mereka mendapatkannya dengan cara-cara yang melawan hukum. Bahkan, negara harus berani memberikan sanksi berat kepada pihak-pihak yang menyamarkan hak kepimilikan lahan tambang kepada pihak tertentu.
Gerakan melawan kebijakan Hilirisasi tidak hanya melibatkan para pemilik tambang yang sudah terbiasa melakukan kegiatan pengusaha hitam tetapi beberapa negara Eropa juga telah melakukan perlawanan atas kebijakan hilirisasi Indonesia.
Oleh karena itu, Negara harus berani menginvetarisir semua pemilik tambang, tak terkecuali jika ada oknum oknum pejabat yang sejak lama sengaja dengan cara diam-diam juga telah menguasai berbagai lahan pertambangan dan lahan sawit.
Upaya ini bukan hanya soal pragmatis mendukung Jokowi ataupun untuk mendukung capres tertentu di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Lebih dari dari itu, semua dilakukan untuk cita-cita besar mewujudkan kemakmuran rakyat dan martabat bangsa Indonesia.***