HUKAMANEWS – Pilpres 2024 menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dengan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi negara, pemilihan kepala negara menjadi krusial untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil.
Berbagai spekulasi muncul seputar calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024. Pergeseran dinamika politik menjelang Pilpres, khususnya dalam menanggapi isu-isu nasional dan internasional, semakin memperumit peta politik yang ada.
Namun, di tengah harapan akan proses demokrasi yang sehat dalam Pemilu dan Pilpres 2024, kita juga menyaksikan bayangan politik kotor yang mencoba merusak fondasi demokrasi. Salah satu target yang kerap menjadi sasaran serangan adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Benarkah Mycoplasma Pneumonia Lebih Bahaya daripada Covid 19? Begini Penjelasan Pakar
Berikut ini tulisan menarik dari praktisi hukum dan pengamat politik Dr Pieter C Zulkifli, SH, MH., tentang upaya pemakzulan Presiden Jokowi dan kampanye hitam yang gencar dilakukan oleh partai politik tertentu demi memperebutkan tampuk kekuasaan pada Pilpres 2024.
Suasana politik jelang Pemilu dan Pilpres 2024 makin terasa panas. Di tengah hiruk pikuk kampanye pemenangan masing-masing capres, ternyata ada upaya untuk melengserkan kepala negara dengan berbagai cara. Mulai dari menebar fitnah hingga upaya sistematis yang dilakukan sekelompok politisi partai tertentu untuk menggiring pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.
Ini tak lain karena munculnya nama Gibran Rakabuming Raka yang didapuk sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca Juga: Inilah 5 Kelakuan Menjengkelkan Pengungsi Rohingya Sehingga Wajib Diusir dari Indonesia
Publik telah banyak informasi mengenai drama lolosnya nama anak sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia cawapres.
Prof Mahfud MD, yang juga merupakan pakar hukum tata negara dan saat ini menjadi cawapres Ganjar Pranowo -- pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan dan partai koalisinya, tegas menyebutkan tak ada yang salah dengan keputusan MK.
Penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo tidak cacat hukum, walaupun dari sisi etika masih dipertanyakan, demikian Mahfud MD.
Politik Kotor