Gaduh Pagar Laut, Framing Politik Berkedok Kepentingan Publik, Fakta di Balik Serangan PSN PIK 2

HUKAMANEWS - Proyek Strategis Nasional (PSN) selalu menjadi pusat perhatian, terutama ketika kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah beririsan dengan kepentingan politik berbagai pihak. Polemik yang kini mencuat terkait proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi contoh nyata bagaimana sebuah proyek infrastruktur bisa berubah menjadi isu politik yang dipenuhi kepentingan terselubung. 

Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., dalam analisis politiknya menyebutkan bahwa isu pagar laut dalam proyek ini bukan sekadar perdebatan teknis, melainkan telah berkembang menjadi senjata bagi kelompok tertentu untuk menggoyang stabilitas pemerintahan baru. 

Mantan Ketua Koisi III DPR ini mengingatkan untuk melihat persoalan ini secara objektif: apakah benar proyek ini merugikan rakyat, atau justru ada kepentingan politik yang bermain di balik narasi yang dibangun? Berikut ini catatan lengkapnya: 

***

PROYEK Strategis Nasional (PSN) selalu menjadi sorotan, terutama ketika proyek tersebut melibatkan investasi besar dan pengembangan infrastruktur. Salah satu yang kini menjadi pusat polemik adalah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, proyek yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan penuh, proyek ini justru menjadi sasaran kritik yang lebih bernuansa politik ketimbang kepedulian terhadap rakyat. 

Serangan terhadap PSN PIK 2 tidak muncul secara tiba-tiba. Kritik yang disuarakan oleh berbagai pihak, terutama mereka yang memiliki kepentingan politik, dikemas dengan narasi bahwa proyek ini merugikan masyarakat kecil. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tuduhan ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan politis ketimbang fakta objektif di lapangan. 

Fenomena ini bukanlah hal baru. Setiap kebijakan besar pemerintah sering kali menghadapi tantangan dari kelompok yang ingin menjatuhkan legitimasi pemerintahan. Mereka menggunakan isu lingkungan, hak rakyat, dan kepentingan sosial sebagai dalih untuk menggiring opini publik. Padahal, kepentingan sejati mereka sering kali adalah kekuasaan dan posisi tawar dalam dinamika politik nasional.

Baca Juga: Hukuman 5 Tahun Penjara untuk Aktivis Iklim di Inggris, Just Stop Oil Jadi Sorotan 

Polemik Pagar Laut, Isu Teknis yang Dipolitisasi 

Polemik mengenai pagar laut dalam proyek PIK 2 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana isu teknis dapat dipolitisasi secara masif. Kritik yang muncul bukan hanya berasal dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari tokoh-tokoh politik yang sejak lama memiliki agenda tertentu terhadap pemerintahan saat ini. 

Seharusnya, jika memang ada persoalan dalam implementasi proyek, diskusi yang dilakukan berbasis data dan solusi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, framing yang dibangun adalah bahwa proyek ini mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan merusak lingkungan. Padahal, proyek sekelas PSN harus melalui berbagai kajian lingkungan yang ketat dan mendapatkan persetujuan dari berbagai instansi terkait sebelum bisa berjalan. Jika ada permasalahan teknis, itu seharusnya menjadi ranah penyelesaian administratif dan hukum, bukan dijadikan komoditas politik. 

Salah satu hal yang menarik dalam polemik ini adalah timing atau waktu ketika isu ini kembali digoreng. Isu pagar laut bukanlah hal baru, namun kembali mencuat di era pemerintahan Prabowo Subianto. Ini mengindikasikan bahwa isu ini bukan hanya tentang proyek itu sendiri, melainkan juga merupakan bagian dari strategi untuk merongrong kredibilitas pemerintahan yang baru.

Baca Juga: Pesawat Jet Angkut Medis yang Membawa Seorang Anak, Ibu dan Empat Orang, Jatuh di Kawasan Permukiman Philadelphia 

Sejumlah pihak yang kerap menentang pemerintahan sebelumnya kini kembali memanfaatkan momentum ini untuk menekan Prabowo. Mereka ingin menciptakan persepsi bahwa pemerintahan baru akan sarat dengan kepentingan pengusaha besar, tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil. Padahal, Prabowo memiliki rekam jejak panjang dalam kepemimpinan dan manajerial yang kuat, serta mampu menavigasi kepentingan berbagai pihak secara bijaksana.