Harun Masiku, PDIP, dan KPK: Sebuah Catatan Kelam Penegakan Hukum di Indonesia

 Baca Juga: Skandal Judi Online Pegawai Komdigi, Seret Budi Arie ke Bareskrim, Ada Beking Besar di Balik Layar?

Politik Sandera dan Negosiasi 

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Hasto melancarkan perlawanan dengan mengklaim memiliki bukti puluhan video berbagai skandal korupsi pejabat tinggi. Namun, publik mempertanyakan mengapa bukti tersebut baru diungkap sekarang? Mengapa tidak sejak awal, jika memang tujuannya untuk memperbaiki sistem hukum? 

Klaim Hasto ini, jika terbukti hanya sebagai alat tawar-menawar politik, akan semakin mencoreng integritas hukum di Indonesia. Tidak ada ruang bagi gaya politik sandera dan negosiasi dalam pemberantasan korupsi. Publik berharap Hasto membawa bukti-bukti tersebut ke jalur hukum, bukan sekadar menjadikannya tameng katas kasus yang menjeratnya, alih-alih bahan propaganda politik. 

Penetapan tersangka terhadap Hasto, jika benar-benar ditindaklanjuti, merupakan momentum penting bagi KPK untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, keberanian ini harus diiringi dengan konsistensi dan komitmen menuntaskan kasus tanpa kompromi. Selama ini, KPK kerap dianggap kehilangan taring setelah revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi ini.

 Baca Juga: Kadernya Terlibat dalam Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia, Wakil Ketum NasDem Saan Mustopa Hormati Putusan KPK

Bagi PDIP, kasus ini menjadi ujian besar. Sebagai partai penguasa selama satu dekade terakhir, PDIP harus menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Alih-alih membangun narasi defensif, partai ini seharusnya berani menghadapi kenyataan dan menyelesaikan kasus ini dengan kepala tegak. 

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Kasus Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto tidak hanya menjadi ujian bagi KPK, tetapi juga bagi PDIP yang mengklaim sebagai penjaga ideologi Pancasila. Sayangnya, respons partai terhadap kasus ini justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Apakah ini bukti bahwa jargon ideologis hanya alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan? 

Jangan ada dusta diantara kita, hukum jangan selalu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Peradaban bangsa tidak akan pernah maju jika hukum tidak ditegakkan. 

Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan harus menjadi prioritas, terlepas dari siapa yang terlibat. Jika KPK gagal menuntaskan kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan sistem politik Indonesia akan semakin runtuh.

 Baca Juga: Bingung Pilih iPhone 16 Pro atau 15 Pro? Simak Spesifikasi, Fitur, dan Harga untuk Menentukan Pilihan Terbaik

Bagaimanapun, drama panjang ini harus segera diakhiri. Publik menantikan langkah nyata dari KPK dan PDIP untuk membuktikan bahwa hukum masih memiliki integritas di negeri ini. Apakah KPK akan berani melawan tekanan politik dan menyelesaikan kasus ini tanpa kompromi? Apakah PDIP akan menunjukkan keberanian untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, atau terus berlindung di balik drama kepalsuan? 

Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: keadilan tidak boleh menjadi korban dari permainan politik. Sebab, ketika keadilan tunduk pada kekuasaan, demokrasi hanyalah ilusi.***