Pilkada, Mahar Politik, dan Mafia Demokrasi

Sistem Partai Politik yang Bermasalah 

Partai politik memiliki peran sentral dalam mencetak pemimpin bangsa. Namun, dalam praktiknya, banyak partai yang justru merekomendasikan mantan koruptor atau individu dengan rekam jejak buruk untuk maju dalam pilkada. Demi mendapatkan dukungan politik, partai sering kali mengabaikan integritas dan profesionalisme. Bahkan, tidak jarang rekomendasi partai diberikan kepada individu yang mampu membayar "mahar politik" yang fantastis.

Kejujuran dan profesionalisme partai politik kini menjadi barang langka. Alih-alih menjadi agen perubahan, partai justru banyak melahirkan koruptor baru sejak era reformasi. Sistem pemilu yang buruk, dikelola oleh penyelenggara yang tidak profesional dan mudah diintervensi oleh kekuasaan, hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin korup.

Jika situasi ini dibiarkan, masa depan Indonesia terancam dikuasai oleh elite politik yang bermental mafia.

 Baca Juga: Hilangnya Harun Masiku Terus Diselusuri KPK, Hari Ini Yasonna Laoly Diperiksa, Akankah Misteri Ini Terpecahkan?

Mafia Politik dan Pengaruh Oligarki

Fenomena mafia politik di Indonesia bukanlah hal baru. Para elite politik sering kali bekerja sama dengan pengusaha hitam untuk menguasai berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Dalam sistem yang demikian, rakyat menjadi korban utama. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu.

Bahkan lingkungan lembaga kesehatan, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga komunitas profesi kesehatan tidak luput dari pengaruh negatif. Alih-alih mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, beberapa organisasi profesi justru terlibat dalam mengarahkan kebijakan demi mendapatkan proyek-proyek besar untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleks dan luasnya jaringan mafia politik yang mengakar di Indonesia. 

Di tengah situasi ini, tidak mengherankan jika partisipasi rakyat dalam pilkada semakin rendah. Banyak rakyat yang lebih memilih opsi "kotak kosong" daripada memilih kandidat yang tidak mereka percaya. Itulah bentuk perlawanan rakyat terhadap perilaku bejat elite politik yang sering kali berbicara tentang nasionalisme dan kepentingan bangsa, tetapi di balik layar justru berselingkuh dengan mafia dan pengusaha hitam. 

Baca Juga: Prabowo Minta Ketum Parpol Sepakati Perubahan Sistem Pemilu: Pemilu Murah Demi Demokrasi Berkualitas

Ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik dan sistem demokrasi tidak hanya merusak legitimasi pemerintahan tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik bangsa. Jika masalah ini tidak segera ditangani, Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita demokrasi sejati yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Jalan Keluar dari Krisis Demokrasi 

Indonesia membutuhkan reformasi besar-besaran untuk keluar dari krisis demokrasi ini. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- Reformasi Sistem dan Regulasi Partai Politik: Sistem dan regulasi partai politik harus dikaji ulang. Partai harus diwajibkan untuk menerapkan standar integritas yang tinggi dalam memilih kandidat dan menjalankan aktivitasnya.