Negara Tidak Akan Pernah Maju Jika Tidak Bijaksana dan Adil Terhadap Kepentingan Rakyat: Sebuah Refleksi atas Kondisi Aktual Indonesia

HUKAMANEWS - Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari angka ekonomi yang tercatat, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan rakyatnya terjamin. Sejarah sering menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat justru menghambat kemajuan. Kebijakan yang didorong oleh kepentingan segelintir pihak, atau yang berfokus pada keuntungan jangka pendek, seringkali mengorbankan kebutuhan dasar rakyat. 

Pengamat hukum dan politik, Dr. Pieter C. Zulkifli, SH., MH., dalam tulisannya menegaskan bahwa pemimpin yang tidak bijaksana justru akan menjadi beban, alih-alih mendorong negara menuju kemajuan. Berikut ini catatan lengkapnya: 

*** 

INDONESIA, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, perjalanan menuju kemajuan ini tidak akan terwujud tanpa kebijaksanaan dan keadilan dalam pengelolaan negara, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai permasalahan yang menggambarkan betapa pentingnya kebijakan yang bijaksana dan adil demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Negara ini akan terus terperosok dalam kesenjangan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial jika para pengambil keputusan tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dengan sungguh-sungguh. 

Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi 

Kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata adil. Meskipun negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, hasilnya seringkali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Sebagai contoh, tingginya ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan atau berjuang dengan pendapatan yang sangat terbatas.

Baca Juga: Ancam Mogok Massal! Pengemudi Ojol Protes Keras Kebijakan Bahlil Terkait Subsidi BBM Dicabut, Dinilai Tidak Adil 

Pada saat yang sama, harga-harga kebutuhan pokok seperti sembako dan BBM seringkali melonjak, memberatkan masyarakat kelas bawah yang tak memiliki daya beli tinggi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti korporasi besar, seringkali membuat rakyat kecil terpinggirkan. 

Jika pemerintah tidak bijaksana dalam mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi, maka kesenjangan sosial dan ekonomi ini akan terus melebar, sehingga cita-cita untuk mencapai negara maju akan tetap menjadi impian semata. 

Korupsi dan Pat-Gulipat 

Korupsi jelas sangat merugikan rakyat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Negara yang korup tidak akan pernah mampu memajukan rakyatnya, bahkan akan terus terperosok dalam jurang kemiskinan dan keterbelakangan. 

Korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan tokoh penting sering kali mencoreng wajah negara di mata dunia. Meskipun Indonesia memiliki lembaga anti-korupsi seperti KPK, namun praktik-praktik korupsi tetap terjadi di berbagai sektor, dari pemerintahan hingga dunia usaha.