Jerat Politik Kekuasaan: Oligarki, Korupsi, dan Mimpi Keadilan yang Sirna

Korupsi yang merajalela, hukum yang diperjualbelikan, dan kepemimpinan yang tidak berpihak pada kebenaran membentuk wajah buruk negeri ini. Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan individu, melainkan sistemik. Sistem politik yang mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, serta budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi faktor utama maraknya praktik korupsi di negeri ini. 

Masyarakat sudah lelah dengan ketidakadilan yang merajalela. Mereka tidak bisa lagi percaya pada tokoh agama, penguasa, atau budayawan yang seharusnya menjadi penopang moralitas bangsa, namun justru menjadi bagian dari kejahatan kekuasaan. Ironisnya, mereka mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi dengan mudahnya melibatkan diri dalam tindakan yang merugikan rakyat, semua atas nama persatuan dan kesatuan.

 Baca Juga: Deklarasi Tokoh Lintas Agama untuk Bersatu Merawat Bumi, Menuju Keberlanjutan Ekologis dan Kemanusiaan

Jika Indonesia benar-benar ingin maju, pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan tanpa tebang pilih harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, mimpi Indonesia yang makmur dan sejahtera hanya akan tetap menjadi mimpi yang terhalang oleh kerakusan dan ketidakadilan. 

Sudah saatnya rakyat Indonesia bangkit dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Kesadaran kolektif harus dibangkitkan untuk melawan para politisi busuk yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa kebenaran dan kejujuran adalah fondasi utama bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Hanya dengan kejujuran dan kebijaksanaan kekuasaan, kita bisa meraih kesejahteraan dan kemakmuran yang selama ini diimpikan. ***