Fenomena ASN yang “cuek” pada perintah pimpinan menggambarkan betapa lemahnya rasa memiliki terhadap institusi negara.
Banyak pegawai memandang jabatan menteri sebagai “tamu politik”, bukan sebagai pemimpin administratif yang perlu dihormati.
Kondisi ini menimbulkan disparitas antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya menghambat reformasi birokrasi secara keseluruhan.
Solusi jangka panjang, menurut pakar tata kelola pemerintahan, adalah memperkuat nilai meritokrasi, penilaian berbasis kinerja, dan penegakan disiplin tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Kasus Riva Siahaan Makin Panas, Vale–Adaro–PAMA Terseret Isu Harga BBM Murah Patra Niaga!
Selama ASN tidak diberi insentif yang seimbang antara kinerja dan karier, budaya “cuek pada pimpinan” akan terus berulang dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Apa yang disampaikan Menteri Purbaya bukan sekadar keluhan, tetapi alarm keras bagi seluruh aparatur negara.
Birokrasi bukan tempat berlindung dari perubahan, melainkan motor penggerak kebijakan publik.
Jika ASN terus bersikap apatis, maka siapapun yang duduk di kursi menteri akan selalu berhadapan dengan tembok tebal bernama mental status quo.
Kini publik menunggu bukti nyata: apakah Purbaya benar-benar berani menindak ASN yang abai, atau hanya sekadar menambah panjang daftar menteri yang dikeluhkan karena “tidak didengar bawahannya”.***