Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pakai APBN Lunasi Utang Kereta Whoosh: Jangan Enak Swasta, Susahnya ke Pemerintah

photo author
- Sabtu, 11 Oktober 2025 | 10:47 WIB
Mantan Presiden Jokowi berdiri di samping Kereta Cepat Whoosh saat peresmian. (HukamaNews.com / Net)
Mantan Presiden Jokowi berdiri di samping Kereta Cepat Whoosh saat peresmian. (HukamaNews.com / Net)

HUKAMANEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Kereta Whoosh, warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, uang negara lebih baik diarahkan untuk menggerakkan sektor riil dan memperkuat ekonomi rakyat, bukan menutup lubang keuangan proyek infrastruktur besar yang seharusnya bisa dikelola oleh badan usaha.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa tanggung jawab atas utang jumbo proyek tersebut kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), selaku holding BUMN yang menaungi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca Juga: Presiden Prabowo Didesak Segera Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza: Momentum Tak Boleh Terlewat!

“Kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka jangan ke kita lagi. Kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” tegas Purbaya.

Fokus APBN untuk Ekonomi Produktif

Purbaya menilai, kebijakan fiskal yang bijak harus fokus pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, bukan menutup risiko bisnis.

Menurutnya, tidak adil jika APBN menanggung beban utang proyek Kereta Whoosh, sementara dividen dari BUMN yang terkait justru masuk ke kas BPI Danantara, bukan ke kas negara.

“Ini kan sudah dipisahkan antara swasta dan pemerintah. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau susah pemerintah,” ujarnya dengan nada tegas.

Sikap ini sekaligus menjadi sinyal perubahan paradigma pengelolaan proyek infrastruktur strategis nasional (PSN) pasca-era Jokowi.

Pemerintah di bawah Purbaya tampak lebih berhati-hati dan menuntut akuntabilitas korporasi BUMN agar tidak bergantung pada uang rakyat.

Baca Juga: Gak Disangka! Presiden Prabowo Tegas Tolak Lindungi Jokowi dan Gibran dari Kasus Ijazah, Elite Politik Auto Kaget

BPI Danantara Siapkan Skema Alternatif

Sebelumnya, COO BPI Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema penyelamatan keuangan proyek Whoosh.

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengubah model bisnis KCIC menjadi “asset-light”, di mana infrastruktur proyek diserahkan kepada pemerintah, sementara KCIC hanya berperan sebagai operator.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X