“Rasio kita masih di bawah 39 persen dari PDB, dan itu aman menurut standar internasional,” imbuhnya.
Sebagai perbandingan, Jerman dan Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100 persen dari PDB, sementara Jepang bahkan melebihi 250 persen.
Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah akan tetap mengendalikan penerbitan utang baru dengan cara meningkatkan efisiensi belanja negara.
“Ke depan, kita akan kontrol belanja pemerintah supaya lebih tepat sasaran. Program yang tidak perlu, ya kita potong,” ujarnya.
Opini Publik dan Tantangan Transparansi
Di media sosial, topik utang negara kerap menimbulkan perdebatan.
Sebagian netizen khawatir utang besar bisa membebani generasi muda, sementara sebagian lainnya menilai utang merupakan alat strategis untuk pertumbuhan ekonomi selama dikelola secara produktif.
Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Lana Wirawan, berpendapat bahwa transparansi dalam pengelolaan utang harus terus dijaga agar publik memahami konteks fiskal negara.
“Utang bisa sehat jika digunakan untuk investasi produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tapi perlu transparansi agar kepercayaan publik terjaga,” ujarnya kepada redaksi.
Dengan rasio di bawah 40 persen PDB dan mayoritas berdenominasi rupiah, utang Indonesia saat ini masih dalam kategori aman.
Baca Juga: Gara-Gara Pamer Liburan dan Motor Mewah di Medsos, ASN Seklur Petojo Kena Sanksi Pemprov DKI Jakarta
Namun, pemerintah tetap perlu waspada terhadap dinamika kurs, suku bunga global, dan efektivitas belanja negara.
Selama utang dipakai untuk pembangunan produktif, bukan konsumsi jangka pendek, maka beban generasi mendatang dapat ditekan.
Ke depan, kunci keberlanjutan fiskal Indonesia ada pada disiplin anggaran, tata kelola transparan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Karena sejatinya, utang bukan sekadar angka—melainkan cermin kepercayaan dan kemampuan sebuah negara dalam mengelola masa depannya.***