Sejumlah aset tersebut dikembalikan secara sukarela oleh pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk beberapa penyelenggara perjalanan ibadah haji (PPIH) swasta.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama (Kemenag) setelah reformasi sistem haji digital dan transparansi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Namun, dugaan praktik “jual beli kuota” kembali mencoreng citra lembaga tersebut.
Bagi publik, khususnya calon jemaah di Jawa Tengah, kasus ini terasa ironis mengingat antrean haji reguler bisa mencapai 30 tahun.
Sejumlah pakar menilai, jika terbukti, praktik ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga melukai kepercayaan umat.
Baca Juga: Di Balik Tangis Keluarga, Tim DVI Polda Jatim Berjuang Identifikasi 17 Santri Al Khoziny
“Korupsi di sektor ibadah punya dampak moral paling besar. Ini bukan sekadar angka, tapi soal keadilan spiritual,” ujar pengamat kebijakan publik Ahmad Jauhari dari UIN Walisongo Semarang.
Warga net juga ramai mengomentari kasus ini di media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai “korupsi yang paling menyakitkan hati umat”, karena menyangkut ibadah suci yang mestinya bersih dari praktik manipulatif.
Sistem kuota haji di Indonesia memang kompleks dan rawan celah. Tambahan kuota biasanya diberikan dengan tenggat waktu singkat, sehingga mekanisme distribusi darurat sering dimanfaatkan oknum untuk mendapat keuntungan pribadi.
Keterlibatan travel haji swasta dalam sistem tersebut juga membuka ruang negosiasi yang tidak sepenuhnya transparan.
Di sisi lain, pengawasan internal Kemenag di tingkat provinsi dan pusat masih belum terintegrasi secara digital penuh.
Menurut data Kemenag 2024, terdapat lebih dari 300 PPIH resmi di Indonesia.
Jika distribusi tambahan kuota tidak diaudit secara real-time, maka risiko penyimpangan tetap besar, apalagi bila ada “jatah istimewa” untuk pihak tertentu.
KPK berjanji akan mengusut tuntas dugaan kongkalikong ini hingga ke akar. Lembaga antirasuah itu juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pihak legislatif yang turut bermain dalam alokasi kuota haji tambahan.